Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Mendesak Pemerintah Menunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri -->

Adsense




Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Mendesak Pemerintah Menunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri

87 Online News
Selasa, 29 Desember 2020

JAKARTA - Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia yang pernah menjadi Kuasa Hukum dari salah satu Pemohon Hak Uji Materiil Perpres No 64/2020 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri mendesak Pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan Januari 2021.

Hal itu disampaikan perwakilannya Indra Rusmi, Johan Imanuel dan Bireven Aruan melalui keterangan tertulis kepada media, Selasa (29/12/2020).

Indra Rusmi mengatakan, situasi sedang tidak baik bagi setiap warga negara di Indonesia dimasa pandemi, jadi saat ini tidak tepat jika tetap iuran BPJS Kesehatan dinaikan. "Disinilah kenegarawanan Pemerintah diuji antara kepentingan masyarakat atau kepentingan BPJS Kesehatan yang diutamakan?," ungkap Indra.

Ia memaparkan dalam Pasal 2 UU BPJS mengatakan, dasar penyelenggaraan BPJS harus lah Kemanusiaan, Manfaat, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia. Hal ini merupakan asas dasar penyelenggaraan BPJS yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan. "Jika perlu transparansi harus disajikan kepada masyarakat dengan terbuka untuk mencegah adanya udang dibalik batu," paparnya.

Tim Advokasi meng-klaim banyaknya curhatan yang masuk ke Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mengenai bagaimana nasib peserta mandiri yang khawatir jika iuran BPJS Kesehatan dinaikan, maka nantinya di tahun 2021 dan seterusnya akan naik lagi ini menjadi persoalan baru dan pastinya peserta terbeban.

Sementara itu, Perwakilan lainnya Johan Imanuel mengatakan, persoalan iuran BPJS Kesehatan memang menjadi masalah banyak kalangan, sejak diterbitkannya Perpres Kenaikan Iuran BPJS tahun 2019 yang kemudian diubah tahun 2020 karena ada nya Putusan Mahkamah Agung. Sebenarnya persoalan Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri benar-benar selesai dan tuntas jika Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 dilaksanakan secara tepat.

"Sangat disayangkan Putusan MA tersebut tidak dilaksanakan secara komprehensif sehingga Iuran tetap ditetapkan mengalami kenaikan di tahun 2021 melalui Perpres No 64 Tahun 2020. Sehingga wajar jika timbul pertanyaan dari peserta sampai kapan Iuran BPJS Kesehatan mencemaskan peserta," kata Johan.

Hal senanda diungkapkan Bireven Aruan, Ia menambahkan, seharusnya Manajemen BPJS lebih kreatif untuk mengatasi defisit keuangannya. "Manajemen BPJS seharusnya menanggapi dengan cerdik tanpa perlu menimbulkan keberatan masyarakat," ujarnya.

Bireven memaparkan, manajemen BPJS tetap dapat menggunakan pasal 2,3 dan 4 UU No. 40 Tahun 2004 yang menjadi dasar dibatalkannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 oleh MA. Karena pasal 2.3 dan 4 yang merupakan Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraannya sebenarnya adalah kunci jawaban agar BPJS dapat melakukan Creative Thinking untuk tetap dapat menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat (peserta BPJS). 

"Karena bagaimana mungkin BPJS dapat menjamin kesehatan masyarakat kalau iuran masyarakat tetap tidak cukup untuk menjalankan peran sebagai Penjamin Kesehatan. Pasal 4 menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaran BPJS adalah Gotong Royong. Bahwa di dalam prinsip Gotong Royong kita harus sepakati ada unsur subsidi silang dari masyarakat mampu kepada masyarakat miskin atau kurang mampu," paparnya.

Menurutnya, manajemen BPJS pasti sangat menyadari bagaimana berkibarnya perusahaan asuransi swasta di Indonesia. Mereka piawai mendapatkan nasabah meski program yang ditawarkan pun tidak murah preminya, bahkan sangat jauh di atas premi BPJS kamar kelas 1 sekalipun.
Creative Thinking yang harus dilakukan Manajemen BPJS adalah dengan cara menciptakan program yang mirip dengan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi swasta tersebut. Tujuannya adalah agar BPJS dapat menarik peserta yang berpenghasilan tinggi dengan tetap berdasarkan prinsip gotong royong. Program tersebut akan tetap sesuai dengan Peraturan dan UU yang berlaku.

"Program yang kami maksudkan bukanlah program undian berhadiah, karena pasti akan bertabrakan dengan prinsip Syariah dan prinsip Nirlaba. Program yang kami maksudkan adalah program khusus bagi Peserta yang berpenghasilan tinggi. Caranya adalah dengan menerbitkan program dengan premi khusus yang nilainya paling murah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan. Peserta program ini diberikan jaminan untuk menerima pengembalian uang premi senilai 30 – 50% setelah kepesertaanya mencapai 3 tahun. 

"Dengan target peserta sebanyak 1 juta orang. Maka dengan cara ini BPJS dapat mengumpulkan dana sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000.000.000 (Lima ratus milyar rupiah) per bulan dan dalam waktu satu tahun sudah akan terkumpul sebanyak Rp 6.000.000.000.000 (Enam triliun Rupiah). Silahkan dihitung sendiri apabila pesertanya di atas satu juta orang dan preminya bervariasi antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000. Nilai ini telah cukup untuk mengatasi defisit yang selama ini terjadi berulang-ulang," tuturnya.

Ia menyebutkan, kalaupun cara tersebut di atas tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPJS maka sesuai pasal  5 ayat 4 UU No. 40 thn 2004, Pemerintah dapat membentuk satu badan lain sebagai penopang dana bagi peran dan fungsi BPJS. 

"Pasal 5 ayat 4 menyatakan dengan jelas bahwa "Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang".  BPJSnya tidak perlu dibubarkan, tapi dibentuk saja badan baru sebagai penopang keuangan BPJS," tandas Bireven

"Untuk program khusus ini BPJS dapat memberikan nama atau istilah khusus agar tidak bertabrakan dengan prinsip dan fungsi BPJS. Misal BPJS Plus, BPJS Gold, BPJS GR (Gotong Royong), dan lain-lain. Program khusus ini tentu tidak boleh melibatkan Peserta PBI (Penerima bantuan iuran) maupun PPU (Pekerja Penerima Upah), dengan pengertian bahwa si peserta memiliki dua jenis keanggotaan, tapi hanya boleh ada satu keanggotaan untuk pribadi dan keluarganya. Program khusus ini dapat menyasar ke PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan kelompok masyarakat lain yang selama ini kurang berminat untuk menjadi Peserta BPJS karena masih terkendala oleh kerumitan di level Faskes Tingkat Pertama untuk mendapatkan Surat Rujukan agar dapat berobat ke dokter spesialis di RS yang lebih besar dan lengkap peralan medisnya. 

"Terkait program khusus ini BPJS harus secara kreatif mengupayakan agar para Peserta, misalnya, tidak perlu mengurus rujukan di Faskes Tingkat Pertama. Ini adalah salah satu Benefitnya. Benefit lain silahkan di-create agar banyak masyarakat tertarik untuk menjadi Peserta" Tutup Bireven. (*)

Sumber : Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia

Narahubung:
Indra Rusmi
+62 877-8221-6383

Johan Imanuel
081905394163