LSM BUMI Pertanyakan Janji Wali Kota Bogor Terkait Hasil Kajian THM Xclusive -->

Adsense




LSM BUMI Pertanyakan Janji Wali Kota Bogor Terkait Hasil Kajian THM Xclusive

87 Online News
Minggu, 23 Agustus 2020

Bogor - LSM BUMI (Bhakti Untuk Masyarakat Indonesia) mempertanyakan hasil kajian THM Xclusive yang sempat disegel oleh Pemkot Bogor karena melanggar PSBB dan terjadi keributan pada bulan Juni lalu.

Tempat Hiburan Malam (THM) Xclusive saat ini telah diperbolehkan buka kembali. Meski demikian, tidak jelas seperti apa hasil kajian pihak Pemkot Bogor terhadap THM tersebut karena antara pihak Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan Satpol PP, terkesan saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi awak media.

"Sangat disayangkan dibukanya kembali THM Xclusive tanpa kejelasan hasil kajian yang pernah dijanjikan oleh Wali Kota Bogor. Karena itu, kinerja penegak Perda perlu dipertanyakan," ujar Direktur LSM BUMI, Muhammad Luthfi melalui keterangan pers, Sabtu (22/8/2020).

Dia juga megatakan, bahwa selama ini telah mengamati kejadian disegelnya THM Xclusive hingga sekarang boleh dibuka kembali meski masih masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Selain itu, lanjut dia, proses hukum kasus keributan di THM tersebut juga masih berjalan, seharusnya masalah ini menjadi bahan kajian bagi Pemkot Bogor.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel THM Xclusive karena melanggar Peraturan Wali (Perwali) Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan sering dijadikan ajang keributan.

"Saya dan tim akan melakukan kajian, dan Pemerintah Kota Bogor mencatat lokasi ini menjadi catatan hitam," kata Bima Arya saat menyegel THM Xclusive, Sukasari, Kota Bogor, Senin 15 Juni 2020.

Saat dikonfirmasi awak media, Firdaus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyarankan agar awak media mengkonfirmasi ke pihak Penegak Perda, dalam hal ini Satpol PP Kota Bogor. Karena, pihaknya menunggu hasil pengawasan dari Satpol PP untuk mengkaji permasalahan tersebut.

"Coba konfirmasi dengan pihak penegak Perda (Satpop PP, Red) karena Pengawasan bukan di kami. Jika ada perintah untuk mencabut secara adminstrasi maka kita laksanakan," terang Kadis DPMPTSP saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Kamis (20/8).

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Agustiansyah mengakui telah membuka segel THM Xclusive dengan pertimbangan pelanggaran PSBB sebagaimana THM yang lainnya. Hal itu, kata dia, ketika tahapan PSBB telah selesai maka segelnya dibuka kembali dengan surat pernyataan, apabila terjadi pelanggaran Trantibum maka pengelola siap untuk dikenakan sanksi. 

Adapun kajian izin THM Xclusive, lanjut Agus, merupakan kewenangan DPMPTSP atas masukan dari Satpol PP, Badan Kesbang, Disperindag, dan Disparbud. Namun pihaknya belum memberikan jawaban saat ditanya, seperti apa hasil pengawasan dan kajian saat terjadianya kasus keributan yang berujung penyegelan THM Xclusive tersebut.

"Kajian pencabutan ijin, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya leading sectornya adalah DPMPTSP, dengan masukan dari Satpol PP, Badan Kesbang, Disperindag, Disparbud," terangnya.

Sedangkan terkait kasus keributan (pengeroyokan) di THM Xclusive yang berujung Pelaporan pada tanggal 14 Mei 2020 ini, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Bogor Timur telah memulai melakukan penyidikan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 25 Juni 2020. Namun, pihak Kepolisian belum menjawab saat dikonfirmasi oleh awak media terkait perkembangan kasus tersebut. (Red)


Sumber Rilis : M. Luthfi (Direktur LSM BUMI)