Jamin 6 Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS, STS Sebut Bima Arya Tidak Pro Pemberantasan Korupsi -->

Adsense




Jamin 6 Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS, STS Sebut Bima Arya Tidak Pro Pemberantasan Korupsi

87 Online News
Selasa, 04 Agustus 2020

KOTA BOGOR - Langkah Walikota Bogor, Bima Arya yang menjadi penjamin bagi enam tersangka kasus korupsi dana BOS sebesar Rp17 miliar mendapat sorotan dari praktisi hukum.

"Saya menilai, langkah Walikota Bogor ini di luar tupoksi nya. Hal lain, dengan menjaminkan dirinya bagi pelaku korupsi uang rakyat, keputusan Bima Arya ini perlu dicermati," ujar Sugeng Teguh Santoso, kepada wartawan, Senin (3/8/2020).

Menurutnya, pendampingan hukum oleh bagian hukum Pemkot terhadap ASN yang terjerat kasus korupsi sudah ada dasar hukumnya. Sementara penangguhan penahanan itu bukan tupoksi kepala daerah. Hal itu karena, menurut penegak hukum kasus ini sudah cukup bukti, maka seharusnya Walikota menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Selaku penjamin perkara korupsi, Bima Arya sudah melebihi tupoksinya sebagai Walikota. Karena bantuan hukum kepada 6 Kepala Sekolah yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor menurut saya sudah cukup diberikan oleh bagian hukum Pemkot Bogor," kata STS, sapaan akrab Sugeng Teguh Santoso.

STS yang juga Ketua Yayasan Satu Keadilan ini menegaskan, langkah Bima Arya menjadi penjamin penangguhan enam orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS, menunjukkan Walilota Bogor tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

"Seharusnya Bima Arya selaku Walikota Bogor, harus menunjukkan sikap anti korupsinya, taat pada undang undang termasuk undang undang Tindak Pidana Korupsi. Kepala Daerah harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tegas Sekretaris Peradi yang juga Ketua DPD PSI Kota Bogor ini.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta mengatakan, saat ini telah melakukan kajian terkait pendampingan hukum dengan pengumpulan informasi, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar tidak ada simpang siur.

Menurut Alma, dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap para tersangka dugaan penyelewengan dana BOS yang berstatus ASN Disdik (Dinas Pendidikan), maka diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kejari sesuai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut seperti pengalihan tahanan kota atau rumah.

"Sebagai penjaminnya Walikota dari Pemerintah Kota Bogor. Maka diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesuai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut," kata Alma kepada wartawan melalui siaran pers, Selasa (28/7/2020).

Terkait hal ini, STS berpendapat, memberikan penangguhan penahanan bukan merupakan tupoksi, justru harus dilihat sebagai sikap tindak dan sikap pikir dari seorang Kepala Daerah yang berangkat dari pertimbangan subjektif soal kaitan kelembagaan.

"Karena ke enam tersangka adalah koordinator kepala sekolah, maka saya duga ada kepentingan yang dilindungi oleh Walikota Bima Arya. Apalagi kerugian negara sampai Rp17 miliar. Jadi dengan tindakannya memberikan jaminan, patut dipertanyakan," ujar STS.

STS menjelaskan, jika mengikuti alur di atas, dengan memproteksi ke enam tersangka, maka pihak Kejaksaan harus menolak penangguhan penahanan tersebut.

"Tolak permintaan Walikota yang mau menjamin bagi pelaku korupsi. Saya dorong kejaksaan membongkar lebih dalam lagi dugaan adanya peran pihak lain yang levelnya di atas. Apakah itu di Dinas atau manapun. Karna nilai korupsinya adalah 17 Miliar adalah nilai spektakuler yang bisa dibagi bagi kepada banyak pihak," tandas Pendiri LBH KBR ini.

Tidak hanya itu, STS juga meminta kejaksaan untuk mendalami aliran uang dari belasan miliaran rupiah ini kepada pihak lain di atasnya. (D2N)