Pasca Penyegelan Exclusive, Pemkot Bogor Saling Lempar Tanggung Jawab -->

Adsense




Pasca Penyegelan Exclusive, Pemkot Bogor Saling Lempar Tanggung Jawab

87 Online News
Rabu, 15 Juli 2020

KOTA BOGOR - Kasus pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam (THM) Exclusive pada bulan lalu, sampai saat ini belum menemui titik terang, meski tempat tersebut telah disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pihak Kepolisian juga telah melakukan penyidikan dengan memeriksa beberapa saksi, namun belum ada penetapan tersangka.

Sumber menyebutkan, Kepolisian Sektor (Polsek) Bogor Timur telah memulai penyidikan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 25 Juni 2020. Terkait hal ini, pihak penyidik belum bisa dikonfirmasi oleh awak media.

Adapun terkait pelanggaran yang berujung penyegelan THM Xclusive, juga belum ada kejelasan terkait hasil kajian perizinan yang pernah disampaikan oleh Wali Kota Bogor saat melakukan penyegelan. Bahkan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor mengaku tidak ada kewajiban melakukan pengkajian, karena pelanggaran terkait PSBB.

"Di dalam perwali 37/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran PSBB, Kami tidak ada kewajiban melakukan pengkajian," terang Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Firdaus saat dikonfirmasi awak media, Senin (13/7/2020).

Meski demikian, pihaknya membenarkan bahwa pencabutan izin usaha menjadi kewenangannya, sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan. Sedangkan fungsi pengawasan, kata dia, menjadi tanggung jawab pihak Dinas Pariwisata.

"Fungsi pengawasan bukan di kita, adanya di dinas teknis. Dalam hal ini pariwisata," terangnya Firdaus.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman menyatakan hanya melaksanakan fungsi pembinaan saja, sebagai bagian dari stakeholder Kepariwisataan. Pernyataan tersebut merespon polemik yang terjadi di THM Xclusive hingga berujung penyegelan sementara.

"Kami lebih kepada pembinaan saja sebagai bagian dari stakeholder Kepariwisataan," terang dia saat dikonfirmasi.

Terkait dengan perizinan, lanjut dia, sejak ada perampingan regulasi melalui program OSS, pihak Disparbud tidak langsung berkompeten (mengeluarkan produk adm) dalam prosedur perizinan, tapi melalui OSS di DPMPTSP.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan koordinasi secara langsung dengan Satpol PP untuk tindakan dan penanganan lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh THM Exclusive.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel THM Xclusive pada Senin (15/6/2020), karena melanggar Peraturan Wali (Perwali) Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan sering dijadikan ajang keributan.

"Penyegelan ini tidak akan kami patok waktunya. Pokoknya kami tutup dahulu sampai DPMPTSP mengakji secara keseluruhan bahkan tempat ini bisa ditutup seacara permanen. Catatannya THM ini sangat banyak menjadi sarang kriminal, perkelahian, kalau izin diskotik tidak ada lagi di Kota Bogor. Tempat ini izinnya cafe, karoke dan resto, kemudian dilihat ada musik walaupun play list tapi tetap saja ada hiburan dan kerumunan sehingga mengakibatkan perkelahian," tegasnya.

Bima meegaskan, sekarang ini kondisinya lagi prihatin, rumah makan, restoran dan cafe ini dibuka untuk memghidupkan ekonomi bukan untuk menghidupkan kriminalitas.

"Saya dan tim akan melakukan kajian, dan Pemerintah Kota Bogor mencatat lokasi ini menjadi catatan hitam," kata Bima usai melakukan penyegelan, Senin 15 Juni 2020. (D2N)