Latest News

Kamis, 30 Juli 2020

Kuasa Hukum Kepsek: Tidak Ada Paksaan dan Rencana Demo Terkait Dana BOS

KOTA BOGOR - Kuasa Hukum para Kepala Sekolah Dasar (Kepsek SD) di Kota Bogor mengklarifikasi berita yang beredar tentang pertemuan para Kepsek di SDN Kedung Badak 04, beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu disebutkan adanya 'perintah' mengumpulkan dana dan rencana unjuk rasa para Kepsek terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kami tegaskan bahwa tidak ada paksaan dari pihak kami. Kita mengawal proses, itikad baik saja. Kami tidak mau melangkahi kejaksaan," ungkap Kuasa Hukum para Kepsek SD, M. Thowaf bersama Arafat Nasrullah saat konferensi pers, Kamis (30/07/20).

Thowaf selaku kuasa hukum menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, hanya memberikan pemahaman hukum kepada para Kepsek tentang tindak pidana korupsi. Adapun yang bersedia menanda-tangani surat kuasa, sekitar 70 orang Kepsek.

"Saya pribadi sudah berulang kali menyampaikan ketika akan menggunakan kuasa hukum lain silahkan, atau akan melalui PGRI juga boleh," tambah Thowaf.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu Kuasa Hukum, Arafat Nasrullah. Dia menyatakan, dalam pertemuan tersebut tidak ada rencana demo maupun paksaan untuk menanda-tangani surat kuasa untuk pengacara.

"Tidak ada paksaan untuk menunjuk pengacara dan tidak ada sama sekali rencana demo itu," tegasnya.

Atas hal itu, pihak Kuasa Hukum mengajak semua elemen masyarakat agar menghormati proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Dirinya juga yakin penegak hukum telah bekerja dengan baik untuk menyelamatkan keuangan negara.

"Sekarang kita hormati dulu proses hukum di Kejaksaan. Kita percaya bahwa kejaksaan sudah melakukan tugasnya dengan benar," pungkas Arafat.( D2N )