Puluhan Massa Datangi Kantor BPPD Kota Palembang -->

Adsense




Puluhan Massa Datangi Kantor BPPD Kota Palembang

87 Online News
Selasa, 30 Juni 2020

SUMATERA SELATAN - Puluhan massa melakukan aksi damai Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (30/6/2020). 

Dalam aksinya puluhan massa yang dipimpin oleh Ruby Indiarta dan Ruben Alkahtiri yang tergabung dalam National Coruption Word (NCW) Sumsel, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui BPPD untuk memeriksa atau mengaudit PT Timur Jaya salah satu perusahaan besar di Kota Palembang diduga tak membayar pajak. 

Pihak massa aksi menilai, jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadikan perusahaan-perusahaan besar lain nanti ikut membandel dalam memberikan pajak. 

"Kami menyesalkan adanya perusahaan besar seperti PT Timur Jaya terindikasi tidak membayar pajak. Oleh karena itu, kami mendesak Pemkot Palembang melalui BPPD untuk mengaudit perusahaan tersebut," ujar Ruby Indiarta didampingi Ruben Alkahtiri. 

Dua pria yang juga Pimpinan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sumsel itu meminta agar Pemkot Palembang serius mengaudit perusahaan-perusahaan besar seperti PT Timur Jaya dan lainnya.

"Karena salah satu penyumbang PAD Kota Palembang ini adalah pajak, untuk itu kami meminta Pemkot Palembang, untuk segera membentuk tim dan audit serta investigasi aksi ini. Berapa pajak nya, gak mungkin diam di Palembang tapi tidak bayar pajak," urainya. 

Apalagi menurut Ruby, aktivitas PT Timur Jaya ini banyak menimbulkan dampak dan juga banyak kejadian baik itu dampak masyarakat maupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. 

"Karena PT Timur Jaya ini sudah sangat meresahkan, banyak sekali kejadian yang ditimbulkan oleh PT Timur Jaya Palembang, misalnya tahun 2002 peristiwa berdarah dan memakan korban di Pulo Gadung, selanjutnya di tahun 2020, terjadi peristiwa di labi-labi, dan berbagai dampak lain. Seharusnya ini menjadi perhatian serius Pemerintah," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya memohon dengan tegas agar Pemkot segera bergerak. "Karena kalau tidak, maka kami akan datang ke Jakarta untuk mengadukan hal ini Kementrian dan Presiden," pungkasnya. (Ksh/Red)