PSI Kota Bogor Pertanyakan Perwali No 37 Tahun 2020 Tentang Juknis Penerapan Sanksi PSBB



PSI Kota Bogor Pertanyakan Perwali No 37 Tahun 2020 Tentang Juknis Penerapan Sanksi PSBB

87 Online News
Kamis, 18 Juni 2020

KOTA BOGOR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor, melakukan audiensi di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (17/6/2020). Dalam audiensi itu, PSI menyampaikan pandangan dan pendapat terkait perwali No 37 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerapan sanksi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Para pengurus PSI diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto, bersama Eka Wardana dan Ahmad Aswandi. Tampak hadir dalam forum tersebut yaitu Kabag Hukum dan HAM Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Alma Wiranta.

Di hadapan para pimpinan DPRD dan Kabag Hukum Pemkot Bogor, Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa, Perwali Kota Bogor Nomor 37 tentang Juknis PSBB bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), karena Perwali tersebut mengatur ketentuan pidana.

"Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," sebut Sugeng Teguh Santoso, mengacu pada pasal 15 UU P3.

Politisi yang akrab disapa STS ini melanjutkan, muatan materi Perwali 37/2020 yang memuat pidana, tidak punya dasar hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, Peraturan Pemerintah nomor 21 tentang PSBB sebagai payung hukum skala nasional tidak memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk membuat regulasi dan menerapkan sanksi berupa denda terhadap pelanggar PSBB.

"Pengaturan sanksi berupa denda administratif dalam Perwali 37/2020, melanggar prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif (Distribution of power atau Division of power), oleh karena itu, DPD PSI Kota Bogor melayangkan pandangan resmi agar pihak DPRD meminta penjelasan kepada Wali Kota Bogor terkait diterbitkannya Perwali 37/2020 tentang Juknis PSBB tersebut," papar STS.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, pandangan dan pendapat PSI Kota Bogor merupakan saran yang cukup baik dan konstruktif untuk dijadikan pembahasan dalam Pansus pengawasan penanganan Covid-19, sehingga bisa menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan.

"Satu hal yang harus digaris bawahi yaitu, kita sama- sama mempunyai tujuan yang baik, dan sudah barang tentu dengan regulasi yang berlaku dengan sistem politik di negara kita yang harus memisahkan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif," ujar Atang.

Sementara itu, Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta menilai bahwa audiensi seperti ini sebagai kontrol sosial. Ia mengaku sangat menghormati  usulan dari PSI, dengan analisis dan sosiologis jawaban tentunya.

Menurutnya, terbitnya perwali didasari oleh berbagai hal diantaranya, Pergub No 40 Tahun 2020 tentang pedoman pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB. Meski demikian, kata dia, tujuannya hanya ingin memberlakukan protokoler kesehatan sebagai upaya mencegah pandemi Covid-19.

"Pemerintah hanya ingin memberikan perlindungan dalam hal kesehatan bagi masyarakat tentunya," pungkasnya.( D2N )