FPII Soroti Pemutusan Kerjasama Puluhan Media Oleh Pemerintah Lampung Selatan



FPII Soroti Pemutusan Kerjasama Puluhan Media Oleh Pemerintah Lampung Selatan

87 Online News
Kamis, 14 Mei 2020

LAMPUNG - Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Lampung, sorori pemutusan kontrak kerjasama berlangganan media dan iklan terhadap puluhan media lokal di Kabupaten  Lampung Selatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui kepala Diskominfo karema mengangkat pemberitaan yang mengkritisi kinerja pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran covid 19.

"Padahal, sudah semestinya media yang menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial  menyajikan pemberitaan yang akurat akuntabel sesuai Fakta, karna salah satu tugas media melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terhadap hal - hal yang berkaitan dengan kepentingan umum," ujar Ketua FPII Setwil Lampung, Aminudin, kepada Wartawan, Kamis (14/5/2020).

Ia menuturkan, seharusnya pemerintah daerah bersyukur dengan  kerja keras yang sudah dilakukan para jurnalis, meskipun tidak diberi anggaran oleh Negara dalam peliputan Covid 19, dan tidak pernah mengenal lelah siang dan malam mencari informasi dengan penuh resiko guna membantu pemerintah pusat maupun daerah guna mencegah meluasnya wabah yang sangat ditakuti ini. 

"Undang-undang Pers melarang adanya pembredelan, dan dihapuskannya SIUPP membuat pemerintah tidak lagi bisa melakukan pembredelan. Tapi, apakah pers benar-benar bebas dari pembredelan walaupun sudah tidak lagi ada SIUPP dan adanya UU Pers?. Atau jangan-jangan ada modus terselubung pembredelan gaya baru," tuturnya.

Menurutnya, di era demokrasi saat ini membuahkan otonomi daerah yang berdampak pada pengelolaan keuangan secara mandiri oleh daerah-daerah. Hal itu akhirnya membuat kepala daerah sebagai penguasa baru.

"Sementara itu di sisi pers, semakin banyak tumbuh media massa di daerah-daerah. Sayangnya, pertumbuhan media massa ini tidak diimbangi dengan kekuatan modal pemilik perusahaan pers. Akhirnya mau tidak mau, banyak perusahaan pers lokal menggantungkan pemasukan dari iklan dan langganan pemerintah daerah," ungkap Amin.

Ia mengatakan, ketergantungan akut ini berdampak buruk bagi pers. Media massa kehilangan fungsinya sebagai sebagai kontrol sosial, pemerintah daerah dengan mudah mengontrol media massa yang hanya menggantungkan pemasukan dari iklan dan langganan pemerintah.

"Jika dirasa ada pemberitaan yang kritis terhadap pemerintahannya, kepala daerah tidak segan-segan mencabut iklan dan langganan koran. Cara ini ampuh ditempuh pemangku kekuasaan untuk membungkam pers lokal," katanya.

Lanjut Amin memaparkan, media - media lokal saat ini dihadapkan pada dua pilihan, yaitu diantara memilih untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pemantau kekuasaan dengan resiko kehilangan iklan dan langganan koran yang bisa berdampak berhentinya operasional atau memilih menjadi budak penguasa dengan pemberitaan yang menjilat penguasa.

"Sikap kepala daerah yang tipis kuping terhadap kritik di media massa mengancam keberadaan media massa lokal, jika semua kepala daerah mencabut iklan dan langganan, bukan tidak mungkin koran lokal yang banyak bergantung pada iklan dan langganan pemerintah habis digilas kesombongan kekuasaan," imbuhnya.

Ia menyebutkan, pembredelan adalah sebuah sikap penghentian penerbitan dan peredaran media massa secara paksa, apakah sikap kepala daerah mencabut iklan dan langganan karena berita kritis yang mengakibatkan gugurnya media lokal bisa disebut sebagai bredel gaya baru.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa puluhan media massa lokal di Lampung Selatan di putus kerjasama sepihak oleh pemerintah daerah Lampung selatan, dengan alasan efesiensi dan efektivitas pelayanan informasi di lingkungan pemerintah daerah Lampung Selatan.

Hal itu, bersamaan setelah puluhan media tersebut mengangkat dan mengkritisi terkait bantuan Alat Pelindung Diri (APD ) dari berbagai pihak seperti baju APD, masker, tangki penyemprotan, bantuan uang tunai dan berbagai bahan pangan yang dibiarkan menumpuk di gudang rumah dinas Bupati Lampung Selatan.

"Selain itu, beberapa media juga menyoroti kegiatan Klub Jantung Sehat ( KJS ) yang mengumpulkan masa di lapangan Desa Pasuruan, pada tanggal 07 Mei 2020 yang terkesan mengabaikan protokoler pandemi covid 19 dan maklumat Kapolri," pungkas Aminudin. (Red)
 
Sumber :  FPII Setwil Lampung