FPII Setwil Lampung Desak Penegak Hukum Periksa Kepala Sekolah SMA 16 Bandar Lampung



FPII Setwil Lampung Desak Penegak Hukum Periksa Kepala Sekolah SMA 16 Bandar Lampung

87 Online News
Selasa, 19 Mei 2020

LAMPUNG - Curat marutnya permasalahan SMA 16 Bandar Lampung, selama kepemimpinan Dra. Rosita selaku kepala sekolah yang viral di pemberitaan media massa, mendorong beberapa elemen yang ada di Bandar Lampung agar penegak hukum, baik kejaksaan tinggi maupun pihak kepolisian yang ada di Provinsi Lampung untuk memanggil serta memeriksa Kepala SMA 16 Bandar Lampung tersebut.

Salah satu Elemen yang mendorong Penegak hukum memanggil dan memeriksa Rosita Kepala Sekolah SMA 16 yang beralamat di Samping Perumahan Bilabong Bandar Lampung tersebut diantaranya, Forum Pers Independent Indonesia (FPII ) Sekretariat Wilayah (Setwil) Provinsi Lampung.

Ketua Setwil FPII Provinsi Lampung Aminudin, kepada beberapa media Patners FPII yang ada di Lampung menuturkan, ada banyak hal yang mendorong pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa Rosita. Sesuai data yang dimiliki FPII, Dra. Rosita diduga telah melakukan Pungli masing - masing sebesar Rp 6.000.000,- kepada beberapa siswa pindahah yang ingin melanjukan ke SMA 16.

"Bukti salah satu nya, sudah ada siswa pindahan berinisial H yang akhirnya gagal meneruskan pendidikan setelah orang tua nya tidak dapat memenuhi permintaan uang sebesar Rp. 6.000.000,- oleh pihak sekolah," tutur Aminudin, di kantornya di Jalan Untung Suropati No 99 Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung, Senin (18/5/2020).

Selain itu, masih kata Aminudin, Rosita diduga diduga telah memanipulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMA 16, tahun pelajaran 2019/2020. "Kuat dugaan ada mark up laporan dana BOS pada Item komponen Perawatan dan pemeliharaan  sarana dan prasarana sekolah," ungkapnya.

Menurutnya, di laporan penggunaan dana BOS tertulis dalam satu tahun anggaran pemeliharaan hampir menghabiskan dana mendekati angka tiga ratus juta, sementara menurut data yang dimiliki jajarannya anggaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah hanya terealisasi untuk pengecatan gedung sekolah.

"Permasalahan lain Rosita diduga sudah melakukan pelanggaran peraruran Menteri Pendidikan terkait larangan pihak sekolah yang menjual Lembar Kerja Sekolah (LKS). Dan, disinyalir tahun pelajaran 2019/2020, Rosita bekerjasama dengan salah satu penerbit melalui tangan beberapa orang guru untuk memaksa atau mewajibkan seluruh siswa kelas X, kelas XI dan kelas XII untuk membeli LKS. Yang masing-masing LKS di harga kan Rp 20.000,- sehingga sangat menbenani orang tua siswa.

"Tidak cukup disitu, menurut data yang dimiliki FPII, Rosita juga di duga telah mengeruk keuntungan dengan mengambil iuran dari siswa untuk biaya les computer, namun sampai hari ini siswa yang diminta iuran untuk biaya les computer tidak pernah dilaksanakan les computer," papar Amin.

Ia menambahkan, sifat korup Rosita ternyata tidak sebatas disitu saja, dari data FPII Lampung juga, Kepala sekolah tersebut diduga telah menikmati hasil sewa kantin yang ada di sekolah tersebut. Didapat keterangan dari penyewa kantin, mereka menyewa sebesar Rp. 3.500.000/ tahun dan Salar sebesar Rp. 10.000 dari masing - masing kantin yang berjumlah enam unit. 

"Menurut keterangan beberapa orang guru memang mendengar bahwa kantin tersebut di sewakan , namun mereka tidak tahu kemana uang sewa kantin tersebut.
Dari semua permasalahan itu, kami menilai sudah sepantasnya Kepala Sekolah SMA 16 Tersebut dipanggil dan di periksa oleh aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," imbuh Amin.

Sementara, saat beberapa media yang mencoba mengkonfirmasi hal itu, baik secara langsung maupun melalui telepon, namun Rosita tidak pernah memberikan keterangan dan terkesan menghindar tutup mulut dan memblok semua saluran telpon atau WatsApp dari awak media (*)

Sumber : Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Lampung.