Kajati Babel Tegaskan Tidak Mengakui Adanya FORWAKA Babel



Kajati Babel Tegaskan Tidak Mengakui Adanya FORWAKA Babel

87 Online News
Selasa, 07 April 2020

PANGKAL PINANG - Terkait  pemberitaan dibeberapa media online yang dilansir oleh wartawan yang tergabung dalam tim Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Bangka Belitung (Babel), yang menuliskan ada kegiatan penambangan timah ilegal skala besar Haiti Tambang Besar (TB) dan ada sebanyak 8 unit alat berat jenis excavator (PC) yang beroperasi dikawasan Hutan Lindung (HL), wilayah pantai Pasir Panjang Kemuja di desa Ketap, kecamatan Parittiga, Bangka Barat Kamis, 2/4/2020.

Ramainya, pemberitaan tersebut kini menjadi perhatian publik Bangka Belitung, pasalnya wartawan yang turun ke lapangan bersama tim Polisi Kehutanan (Polhut) dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Jebu Bemban Antan datang mengatas namakan wartawan dari institusi Kejaksaan, seolah-olah keberadaan oknum wartawan yang ikut sidak giat penambangan ilegal sudah mendapatkan restu atau perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian juga halnya dengan tulisan yang ada di link berita, dipertegaskan oleh wartawan yang yang tergabung dalam Forwaka Babel menuliskan seolah-olah berita yang diturunkan itu berdasarkan investigasi lapangan tim gabungan wartawan dari Kejaksaan atau Forwaka Babel.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel, hal tersebut dipertegaskan dibantah langsung oleh Ranu Miharja SH MH, selaku Kepala Kejati Babel, bahkan ia tidak mengakui keberadaan Forwaka Babel, dan menyarankan kepada masyarakat Bangka Belitung yang merasa dirugikan atas kelakuan atau keberadaan Wartawan Forwaka Babel untuk melaporkan kepada yang berwajib.

"Saya tidak pernah mengakui adanya Forwaka (Forum Wartawan Kejaksaan),  Silahkan kalau yang merasa dirugikan lapor saja ke Polisi," tegas Ranu Miharja Kepala Kejati Babel, Selasa (6/4/2020).

Meski demikian, pihaknya mengaku dalam hal ini tidak membeda-bedakan wartawan dari unsur manapun. Baik yang sudah tersertifikasi ataupun yang belum tersertifikasi. Pihaknya dengan tangan terbuka menerimanya.

"Ya saya tidak membeda-bedakan baik yang sudah kompetensi ataupun yang belum," katanya.

Sementara itu, LSM AMAK BABEL meminta FORWAKA BABEL dibubarkan karena dinilai keberadaan oknum wartawan tersebut seringkali saat bertugas selalu membawa nama wartawan dari institusi lembaga hukum, khususnya Korps Adhyaksa.

"Jika keberadaan Forwaka Babel akan memalukan institusi kejaksaan sudah semestinya Kepala Kejati Babel membubarkan Pokja wartawan Kejaksaan tersebut, karena dinilai keberadaan wartawan Forwaka dalam bertugas dilapangan lebih cenderung membawa nama institusi lembaga hukum korps 'Adhyaksa' ketimbang membawa nama medianya masing-masing," kata Hadi Susilo, Ketua LSM Amak Babel.

Menurut Hadi, ketidakpercayaan diri dari oknum wartawanlah yang mereka tidak mampu untuk menyakinkan dirinya kepada narasumber bahwa dirinya sebagai seorang wartawan. Dengan membonceng institusi yang terkesan untuk menakut-nakuti narasumber.

"Sangatlah tidak etis, apalagi Forwaka adalah murni bertugas di seputaran Kejaksaan. Kalau memang harus mencari berita di luar Kejaksaan, harusnya membawa atribut pers dari media yang menaunginya, tidak harus membawa nama organisasi kewartawananya," tutur Hadi.

Ia mengatakan, bukan sekali saja mendengar nara sumber yang dihubungi oleh oknum wartawan dari Kejaksaan atau Forwaka Babel mengenalkan dirinya bukan wartawan dari media yang menaunginya, namun selalu membawa nama organisasi kewartawananya yaitu wartawan Kejaksaan atau Forwaka Babel. 

"Menurut saya itu sama artinya ada upaya untuk menekan atau menakut-nakuti narasumber atau masyarakat," ujar Hadi kepada sejumlah wartawan.

Dijelaskan olehnya, bahwa tupoksi pokja wartawan yang meliput di lembaga pemerintah maupun institusi seharusnya mereka memberitakan hal-hal kinerja dari lembaga atau institusi itu sendiri.

"Sebagai saran kami selaku masyarakat yang mencintai korps Adhyaksa sebaiknya keberadaan Forwaka Babel di evaluasi kembali, atau jika memang sudah di anggap menyinpang dari konsep awal, sebaiknya bapak Kajati mengambil langkah-langkah konkret yaitu pencabutan  SK Forwaka untuk menghindari Polemik yang berkepanjangan dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi 'bom waktu' dan yang pada gilirannya akan menjadi preseden buruk bagi institusi Kejaksaan," Pungkas Hadi yang juga merupakan tokoh masyarakat Bangka Belitung. (Red/FPII Babel)