BPNT Warga Kecamatan Merbau Mataram Diduga Menguap



BPNT Warga Kecamatan Merbau Mataram Diduga Menguap

87 Online News
Rabu, 04 Maret 2020

LAMPUNG SELATAN - Pada tahun 2020, Pemerintah pusat menaikkan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dari Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ). 

Kenaikan nilai bantuan tersebut diharapkan agar dapat membantu KPM mencukupi kebutuhan gisi dan vitamin keluarga nya. Namun lain halnya yang terjadi di Kecamatan Merbau Mataram, BPNT diduga dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan.

Hasil penelusuran Forum Pers Independent Indonesia Sekretariat Provinsi Lampung (FPII) Setwil Lampung beberapa hari yang lalu ke sejimlah E- Warung di desa yang ada di Kecamatan Merbau Mataram masih banyak E-warung yang diduga belum sesuai dengan petunjuk pusat.

Menurut keterangan Aminudin, selaku ketua Setwil FPII Provinsi Lampung masih ditemukan beberapa E- warung yang bertindak hanya sebagai penyalur bantuan BPNT yang dikirim oleh Suplayer BPNT dan tidak menyediakan kebutuhan bahan pokok guna mencukupi gizi penerima BPNT.

Selain itu menurut Aminudin bantuan yang disalurkan kepada KPM hanya mencakup tiga komponen bahan pokok yaitu Beras, Telur dan kacang hijau tidak ada sumber gizi yang lain seperti daging ayam, susu dan lauk pauk lainnya.

"Dari tiga komponen yang disalurkan oleh E- Warung masing-masing beras sebanyak 10 kg, Telur 14 butir dan kacang hijau setengah kilogram. Jumlah yang diterima oleh KPM menurut keterangan pemilik E- warung sesuai komponen yang diberikan oleh pihak CV DP selaku suplayer," papar Aminudin.

Masih kata Aminudin, komponen bahan pokok yang disalurkan suplayer melalui E-warung seperti beras, telur dan kacang hijau dengan jumlah demikian itu diduga tidak sesuai dengan nilai bantuan yang harus ditetima KPM.

"Dengan kalkulasi perhitungan matematika, beras medium  10 kg dengan harga pasaran Rp 10.000,- per kilo, telur 14 butir Rp 18.000,- dan kacang hijau  1/2 kg dengan nilai Ro 12.000,- serta upah pelayanan  E-warung Rp 6.000,- ditambah ongkos angkut Rp 400,- maka total baru ditemukan  Rp 140.ribu. Lalu kemana bantuan untuk KPM yang senilai Rp 10.000," tuturnya.

Ia mengatakan, bila di seluruh desa di Merbau Mataram ada 4000 (empat ribu KPM) ada dugaan penyimpangan dana BPNT di Kecamatan ini mengalami penyimpangan total Rp 40. Juta (empat puluh juta rupiah) dalam setiap bulannya. "Bayangkan bila terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Lampung Selatan ??," ujar Aminudin.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut oleh Awak Media, Heri P selaku Camat Merbau Mataram sekaligus Koornator BPNT Kecamatan Merbau Mataram, mengaku pada saat rapat memang ada kelonggaran senilai Rp 10 ribu dari setiap penerima BPNT, tetapi Heri lupa kegunaannya.

"Waktu sosialisasi di awal memang ada kelonggaran senilai sepuluh ribu, tapi saya lupa kegunaannya. Coba nanti saya tanyakan dulu dengan TKSK, Pendamping dan Suplayernya," tukas Heri ( * )

Sumber : FPII Setwil Lampung.