20 Terduga Pelaku Penambang Pasir Ilegal Diamankan Ditreskrimsus Polda Kepri



20 Terduga Pelaku Penambang Pasir Ilegal Diamankan Ditreskrimsus Polda Kepri

87 Online News
Senin, 09 Maret 2020

BATAM – Sebanyak 20 orang terduga pelaku penambangan pasir ilegal berserta 11 Unit Mobil Lori dan 4 Unit Escavator diamankan oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau (Kepri) pada Jumat, (6/3/20) malam.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Hanny Hidayat S.IK, M.H menuturkan, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan ilegal yang sangat meresahkan masyarakat di daerah Simpang 3 depan Perumahan Symphoni Land, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam.

"Menindaklanjuti informasi yang diterima dari masyarakat tersebut, Tim TRC (tim respon cepat) Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri langsung menuju ke lokasi pada Jumat malam jam 20.15 WIB, di lokasi tim menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug yang akan dicuci menjadi pasir dan mengamankan 20 orang diduga pelaku yang sedang melakukan proses penambangan Ilegal dimaksud," tuturnya.

Menurutnya, dari 20 orang yang diamankan diantaranya 4 orang bertindak sebagai Operator Alat Berat (Escavator), 4 orang beritindak sebagai Pencatat (ceker) dan 11 orang bertindak sebagai supir truck sedangkan 1 orang bertindak sebagai penjual kantin.

"Adapun barang bukti yang turut diamankan oleh Tim TRC (tim respon cepat) subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri adalah 11 (sebelas) unit mobil lori, 4 (empat) unit escavator dan 4 (empat)  buku rekapan hasil penjualan tambang," ungkap Kombes Pol Harry.

Ia mengatakan, hasil pemeriksaan dan interogasi pihak kepolisian, bahwa pemilik kegiatan penambangan tanah urug atau pasir tersebut berinisial A dan T (dalam pencarian). 

"Lokasi penambangan merupakan lokasi pengurugan tanah yang tidak memiliki dokumen perizinan. Sampai saat ini tim terus mengejar dan mengembangkan para pemilik usaha penambangan ilegal tersebut," imbuhnya.

Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal yang dilangar dalam ungkap kasus tersebut adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dengan pidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak berusaha dan upaya seperti penambangan yang tanpa dilengkapi dengan izin dan dokumen yang sah, karena berakibat rusaknya lingkungan seperti tanah longsor, banjir, susah mendapatkan air bersih, bencana alam lainya dan membahayakan masyarakat lingkungan sekitar," tutup Kabid Humas Polda kepri. (IR)

* Sumber Rilis : Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. (Kabidhumas Polda Kepri).