Prihatin Maraknya Bank Emok, "Ini Kata MUI Kabupaten Sukabumi"



Prihatin Maraknya Bank Emok, "Ini Kata MUI Kabupaten Sukabumi"

87 Online News
Rabu, 18 Desember 2019

SUKABUMI - Prihatin maraknya Bank Emok (Bank Duduk) dan Bank Keliling di Sukabumi, Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Sukabumi, BAZNas, bersama Ormas Islam se-Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Harian MUI terkait penanganan lembaga pinjaman ilegal, bertempat di Gedung Islamik Center Kecamatan Cisaat, Selasa (17/12/19).

Puluhan ormas islam dan para ketua MUI Kecamatan Kabupaten Sukabumi, ketua Baznas dan pimpinan harian MUI Kabupaten telah menyepakati beberapa hal yang sangat memilukan terjadinya masalah di masyarakat terkait dengan rentenir yang dilaksanakan oleh praktek lembaga lembaga keuangan ilegal.

MUI bersama Ormas Islam  Se-Kabupaten Sukabumi diantaranya Menolak seluruh praktek rentenir yang berkembang dimasyarakat. Selain itu MUI mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengeluarkan surat edaran terkait dengan persoalan tersebut dan disampaikan kewilayah Di Kabupaten Sukabumi untuk menolak praktek rentenir terebut.

Sebagian warga  sudah ketergantungan dengan 'bank emok'. Karena itu, MUI meminta supaya masyarakat menghindari bank tersebut. Sebab, jeratan bank emok sangat merugikan masyarakat. "Mari, kita hindari bank emok. Terutama, bagi ibu-ibu yang selama ini bersinggungan dengan bank emok," kata Ketua MUI KH. A Komarudin saat diwawancara.

Menurut KH. A Komarudin," saat ini banyak masyarakat yang terjerat rayuan bank emok. Bank emok disini, yaitu rentenir yang mendatangi warga-warga untuk memberikan pinjaman. Warga yang meminjam bank ini, tidak bisa perseorangan. Melainkan, harus berkelompok di satu wilayahnya.

Lanjut dikatakannya,"Kenapa disebut bank emok, karena peminjamnya rata-rata ibu-ibu. Serta, biasanya mereka yang meminjam duduknya emok (cara duduk perempuan dalam bahasa Sunda, Red). Makanya, disebut bank emok," ujar Komarudin.

Sementara itu Wakil Ketua MUI UK. Anwarudin mengatakan,"Hasil dari rapat ini menunggu, beberapa orang akan beraudiensi dengan Pemkab Sukabumi tapi MUI akan mengeluarkan surat desakan pengaduan dari masyarakat,"ungkapnya. 

Anwarudin menambahkan,"MUI akan mendesak Pemerintah untuk segera menindaklanjuti menutup lembaga lembaga rentenir yang ilegal itu yang mengatasnamakan syariah. "Kesepakatan rapat ini juga telah ditangani bersama terkait dengan permohonan kepada pemerintah untuk segera membahas dan menerbitkan raperda tentang larangan pinjaman yang ilegal,"pungkasnya. (D2)