Purnawirawan Angkatan Darat Ingin Presiden Kembali Dipilih Oleh MPR -->

Adsense




Purnawirawan Angkatan Darat Ingin Presiden Kembali Dipilih Oleh MPR

87 Online News
Selasa, 29 Oktober 2019

YOGYAKARTA - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menggelar sosialisasi sekaligus deklarasi bertajuk Kaji Ulang Amandemen UUD 1945. Bertempat di Bale Raos Magangan Kraton Yogyakarta, Selasa (29/10/2019). PPAD sepakat ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara termasuk berkewenangan memilih presiden.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya, Ketua PPAD, Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri, Mantan wakil Presiden Indonesia yang juga mantan Panglima ABRI, Try Sutrisno serta Purnawirawan dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua PPAD, Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri mengungkapkan, pihaknya melihat demokrasi di Indonesia saat ini sudah kehilangan roh yakni UUD 1945 dan Pancasila. Pemilihan langsung dengan model one man one vote menurut dia tak lagi bisa diterapkan karena suara tiap manusia dinilai berbeda. 

"Saat ini, one man one vote ini menyamakan suara dari siapapun, jendral dengan wartawan atau penarik becak nilainya sama. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini kami rasa paling tepat dan harus dikembalikan. Bukan dengan kekuatan suara seperti saat ini, bisa dibeli kan suara, bias soalnya. Musyawarah mufakat harus dikedepankan lagi. Baru kalau tak ada kesepakatan voting sesuai UUD dan Pancasila," tuturnya, usai deklarasi. 

Metode pemilihan atau rekrutmen MPR yang harus benar-benar disoroti menurut Kiki. Rekrutmen inilah yang belum dilaksanakan baik di era Presiden Soekarno maupun Soeharto dahulu. 

"Dulu rekrutmen MPR belum diatur. Penunjukkan wakil di MPR belum dirumuskan, kita ingin MPR jadi lembaga tertinggi negara membawahi Presiden dan DPR. Dulu Bung Karno dan Pak Harto kan kita tahu kendali tertinggi di eksekutif. Sekarang kita atur, agar sistem demokrasi Pancasila kita bisa berjalan baik," sambung dia. 

Pada kesempatan yang sama, KSAD ke-26, Jendral Purn Agustadi Sasongko Purnomo menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dari kota ke kota terkait perubahan amandemen UUD 1945.

"Langkah konkritnya, kami terus lakukan sosialisasai perubahan amanademen UUD 45. Kami datang ke berbagai daerah salah satunya DIY. Kami terus deklarasi dan nantinya akan diserahkan hasilnya ke MPR," tegasnya. 

Sementara itu, Try Sutrisno menyatakan muncul keprihatinan bawasanya saat ini batang tubuh UUD 1945 tak lagi utuh setelah empat kali amandemen. Ia berharap UUD 1945 dikembalikan seperti aslinya namun tetap ada adendum penyempurnaan menyesuaikan zaman. 

"Kita ingin kembali ke UUD 1945 yang utuh awal dahulu. Kalau ada tambahan itu sifatnya di adendum lewat lampiran-lampiran sampai kedepan, generasi muda nanti juga boleh menambahkan. Tapi UUD 45 nya tetap, lampirannya menyesuaikan jaman, boleh. Sekarang ini yang terjadi batang tubuhnya dirusak, diamandemen," ungkapnya berapi-api. 

Terkait pemilihan presiden, Try pun setuju untuk dikembalikan menjadi tugas MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Pemilihan presiden hingga gubernur dan walikota ini permusyawaratan perwakilan sesuai sila keempat Pancasila. Hanya DPR saja yang dipilih langsung oleh rakyat, jangan jadi pemborosan," pungkasnya. (AW)