KPK Akan Panggil RY Dan Dua Pejabat Pemkab Bogor

KPK Akan Panggil RY Dan Dua Pejabat Pemkab Bogor

87 Online News
Selasa, 08 Oktober 2019

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) dan dua pejabat Pemkab Bogor dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan uang dan gratifikasi.

"Rachmat Yasin dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi. Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Rachmat Yasin, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camalia Wilayat Sumaryana dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di RSUD Cibinong Leidia Marhareta Kandou," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/10/19). 

Ia memaparkan, sebelumnya KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223. 

"Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014. Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta," papar Febri.

Gratifikasi tersebut, lanjut Febri, diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. 

"Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," tuturnya.

Diketahui, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. (Ctr/red)