Tolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS dan Revisi UU 13 Tahun 2003 Ratusan Buruh Datangi Kantor Walikota Bogor

Tolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS dan Revisi UU 13 Tahun 2003 Ratusan Buruh Datangi Kantor Walikota Bogor

87 Online News
Senin, 02 September 2019

KOTA BOGOR - Ratusan buruh yang tergabung dalam 'Forum Bersama Serikat Pekerja Bogor' menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Bogor, Jawa Barat Senin (2/9/19). Mereka menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan SH mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum tepat dilakukan. Selain memberatkan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memperbaiki pelayanan BPJS bagi masyarakat.

"Tapi belum pelayanan itu baik, justru malah pemeritahan sekarang mau merencanakan naik BPJS kesehatan itu sebesar 100 persen. Ini yang menjadi substansi kawan-kawan forum bersama serikat pekerja buruh Kota Bogor," tegas Iwan.

Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka juga menolak rencana revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 oleh pemerintah yang memuat soal fleksibitias status kerja dan upah para buruh.

"Salah satu substansi yang paling mendasar adalah bahwa pemerintah dalam konteks merevisi undang-undang itu akan menghapus yang namanya besaran pesangon. Itu akan memberatkan daripada para pekerja di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Pihaknya berharap penolakan yang disuarakan Forum Serikat Pekerja Kota Bogor dapat direspon eksekutif dan legislatif Kota Bogor sehingga menjadi bahan rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

"Pak sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor sudah merespon tuntutan yang disampaikan oleh Forum Serikat Pekerja. Sehingga hari ini akan ditandatangani bersama-sama dengan DPRD Kota Bogor," paparnya.

Sementara itu, Sekdakot Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan dirinya sangat menghargai upaya yang dilakukan Forum Serikat Pekerja Kota Bogor dalam memperjuangkan anggotanya. Terlebih mereka juga merupakan warga Kota Bogor.

"Ini kan rakyat Kota Bogor, kalau Kota Bogor punya mimpi ingin mempunyai masyarakat yang madani, inilah masyarakat kami di Kota Bogor. Yang diperjuangkan oleh teman-teman pengurus (serikat pekerja) ini menurut saya sangan rasional," kata Ade.

Yang dimaksud sangat rasional, kata Ade, misalnya ada keinginan untuk mendapatkan pesangon harus sembilan tahun dulu padahal sekarang ini tidak. Kemudian untuk menjadi pegawai tetap harus berkerja lima tahun.

Ade melanjutkan, dikarenakan pembahasan revisi UU 13/2003 merupakan kewenangan di tingkat pusat, Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini berupaya mendorong apa yang menjadi tuntutan dari Forum Serikat Pekerja Kota Bogor untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat.

"Karena revisi ini di tingkat pusat, oleh karena itu kami sangat memahami kondisi di lapangan. Insya Allah apa yang disampaikan teman-teman pengurus akan direkomendasikan biar jadi bahan pertimbangan di pusat. Saya sangat sepakat barangkali BPJS Kesehatan harus diperbaiki sehingga dinikmati oleh seluruh masyarakatnya," tandasnya.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan mendapatkan pengawalan petugas keamanan. Usai berorasi di depan Balaikota Bogor, massa buruh melakukan aksi serupa di gedung DPRD Kota Bogor. (IB)