Tolak Revisi UU No 13 Tahun 2003, Ribuan Buruh Kota Bogor Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa

Tolak Revisi UU No 13 Tahun 2003, Ribuan Buruh Kota Bogor Akan Lakukan Aksi Unjuk Rasa

87 Online News
Selasa, 27 Agustus 2019

KOTA BOGOR - Puluhan buruh dari berbagai perusahaan dan serikat pekerja diantaranya, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Kimia Energi Pertambangan (KIP) dan organisasi lainnya menggelar rapat persiapan aksi menolak revisi UU No 13/2003. Bertempat di Kantor DPC SPN, Kota Bogor, Senin (26/8/19).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPC SPN Kota Bogor, Budi Mudrika menjelaskan, hasil rapat koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai serikat pekerja itu akan dilaksanakannya aksi besar terkait revisi RUU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dirasa sangat memberatkan dan merugikan pihak pekerja.

"Hasil keputusan rapat koordinasi yaitu akan digelar aksi demo di depan Balaikota dan Kantor DPRD Kota Bogor pada Hari Kamis 29 Agustus 2019 mendatang, dengan mengerahkan massa kurang lebih 5000 orang," jelas Budi, kepada wartawan saat ditenui usai rapat.

Menurutnya, revisi UU 13 tahun 2003 dengan isu yang dikembangkan bahwa pesangon buruh atau pekerja akan dikurangi. Hal itu dirasa akan sangat memberatkan dan merugikan pihak pekerja.

"Inilah puncak dari semuanya. Jika permasalaan ini terus bergulir, maka akan menjadi bom waktu bagi pemerintah dan juga untuk pekerja itu sendiri. Dan revisi ini akan dilakukan tanpa ada kajian terlebih dahulu, terlebih statment dari Menteri Tenagakerja menganggap dan merespon bahwa UU No 13 tahun 2003 ini bersifat kaku atau tidak fleksibel, karena pada dasarnya UU ini adalah produk pemerintahan dimasa lalu," tuturnya.

Hal sama juga disampaikan Ridwan dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), permasalahan yang sedang booming baik isu nasional maupun isu lokal ini terkait kesejahteraan buruh dan hak-haknya banyak yang tidak diakomodir.

"Inti dari pelaksanan aksi nanti adalah ingin menyampaikan permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di Kota Bogor, baik dari kesejahteraan dan pengawasan yang dirasa sangat minim sekali," ujarnya.

Iwan Ibnu, dari Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SPKEP) mengapresiasi hasil rapat konsolidasi yang di inisiasi oleh SPN DPC Kota Bogor dengan akan dilaksanakan aksi demo terkait UU No 13 Tahun 2003.                            

"Ini adalah permasalahan yang sudah lama di pihak buruh, dan sampai sekarang belum ada realisasinya sama sekali, termasuk dari pihak Disnaker sendiri terkait upah sektoral untuk buruh belum ada kejelasan. Padahal, Kota Bogor merupakan Ring 1 yang dimana Presiden RI tinggal di kota ini. Makanya dirasa sangat miris sekali dengan kenyataan nasib buruh yang ada di Kota Bogor," ungkapnya.

Informasi yang dihimpun, rencananya aksi unjuk rasa akan dilaksanakan hpada hari Kamis 29 Agustus 2019, dimulai dari depan Balaikota Bogor untuk menyampaikan pesan kepada Walikota, kemudian dilanjutkan dengan long march ke Gedung DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda. (D2N)