Social Share

Breaking News

Ombudsman RI Minta Hentikan Pungli di Sekolah dengan Modus Komite

SULTRA - Ombudsman RI (ORI) geram dengan maraknya pungutan liar (pungli) dengan modus pembayaran oleh komite sekolah.

Dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 telah diatur soal tupoksi komite sekolah.

Dalam regulasi itu, komite sekolah bertugas untuk membantu sekolah dalam hal sumbangan, tapi tidak bisa melakukan pungutan. Sumbangan itu adalah jumlah dan waktu tidak ditentukan," tutur Kepala ORI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo seperti yang di kutip dari detiksultra.com

Ia menegaskan, jika dalam rapat komite sekolah memutuskan, bahwa dalam satu tahun, atau satu bulan itu orang tua siswa menyumbang sekian rupiah pada sekolah itu termasuk pungutan liar.

"Kita minta sekolah hentikan pungutan itu. Kalau sudah ada uang yang terkumpul, kita minta dikembalikan ke orang tua siswa, atau dibicarakan kembali ke orang tua siswa. Untuk berikutnya jangan lagi melakukan pungutan," tegasnya.

Lanjut Mastri menjelaskan, sumbangan itu sifatnya sukarela, tidak dicatat dan ditagih, misalnya ada siswa yang tidak membayar kemudian diberikan sanksi, kata Mastri itu malah tidak boleh.

"Karena tidak ada konsekuensi apapun dengan sumbangan terhadap siswa yang berkaitan belajar mengajar. Komite sekolah selama ini terlalu bersemangat, sehingga melanggar aturan, ketika aturan itu dilanggar termasuk pungli," terangnya.

Olehnya itu, pihaknya saat ini melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait. Diantaranya Dinas Dikbud provinsi atau kota, untuk mengingatkan kepada kepala sekolah maupun pengurus komite sekolah, bahwa sumbangan itu ada mekanismenya sesuai regulasi.

Kadang-kadang pungutan juga terjadi dalam penerimaan siswa baru Komite sekolah dilibatkan dalam penentuan penambahan pembayaran, misalnya ada penambahan rombongan belajar, lalu siswa diminta membayar sejumlah uang untuk penambahan fasilitas.

Orang tua siswa boleh membantu dalam pembangunan fisik, tapi dalam bentuk sumbangan. Misalnya sekolah belum memiliki toilet, supaya ada toilet di sekolah itu, maka komite sekolah membuat proposal dan melakukan rapat dengan orang tua.

"Untuk membuat toilet total anggarannya sekian misalnya, silahkan siapa yang bisa menyumbang silahkan menyumbang, tapi bentuk sumbangan tidak selamanya dalam bentuk barang atau uang, bisa dalam bentuk tenaga seperti menjadi tukangnya," paparnya.

Ia menganjurkan kepada sekolah, agar melakukan upaya penggalangan dana yang sudah diatur di Permen nomor 75 tahun 2016. Komite sekolah bisa mengumpulkan dana dengan sumbangan, tetapi tidak dari tiga pihak ini diantaranya perusahaan rokok, pabrik minuman keras dan partai politik.

"Selain itu diperbolehkan seperti CSR, sekolah bisa berkolaborasi dengan perusahaan untuk mengumpulkan sumbangan sebagai tanggung jawab suksesnya pendidikan di lingkungan sekolah," pungkas Mastri. (Red)

Sumber : https://detiksultra.com/ombudsman-minta-sekolah-hentikan-pungli-dengan-modus-komite

Tidak ada komentar