Dugaan Kriminalisasi, Surat Dakwaan Jaksa Berbeda Versi

Dugaan Kriminalisasi, Surat Dakwaan Jaksa Berbeda Versi

87 Online News
Jumat, 16 Agustus 2019

JAKARTA - Majelis hakim Saifudin Zuhri SH yang menyidangkan terdakwa TY dalam kasus kriminalisasi dugaan penipuan dan penggelapan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan,  ditunda satu minggu atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa Hery Saputra SH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/8/19).

Hery menuturkan, penundaan sidang tersebut karena berkas perkara baru diterima 2 hari yang lalu, yakni tangal 13 Agustus 2019, setelah 5 bulan persidangan berjalan dan permintaan berulang-ulang kali.
 
"Kami masih membutuhkan waktu untuk menelaah berkas perkara tersebut termasuk beberapa barang bukti berbahasa asing yang tidak ada terjemahannya yang dilampirkan dalam daftar barang bukti. Kami pun sudah mengalami kerugian atas keterlambatan pemberian berkas perkara tersebut karena tidak dapat mengkonfrontir atau mengcross-check barang bukti pada saat pemeriksaan saksi - saksi," tuturnya.
 
Selain itu, Lanjut Hery, copy surat tuntutan dan surat dakwaan belum di terima meskipun Yang Mulia telah memerintahkan panitera pengganti untuk memberikan kepada pihaknya pada sidang yang lalu dengan alasan karena sudah diberikan oleh Jaksa. 

"Namun sebagaimana yang kita ketahui dan buktikan, Surat Dakwaan yang diserahkan JPU kepada Hakim dan yang diserahkan kepada Terdakwa isinya berbeda. Sehingga hal tersebut sangat merugikan kami yang akhirnya eksepsi kami berisi hal-hal yang tidak ada di surat sakwaan versi Hakim atau dianggap mengada-ngada," ungkap Hery.
 
Menurutnya, berdasarkan hal tersebut, pihaknya tidak ingin Pledoi juga nantinya dianggap kabur atau mengada-ada. Bahkan dirinya mengalami kesulitan dalam membuktikan dan mendalami surat tuntutan yang diberikan oleh Jaksa, karena susunan halaman pada surat tuntutan tersebut tidak sesuai dan acak-acakan.

"Sedangkan JPU tidak memberikan nomor halaman maupun nomor rujukan poin. Hal ini juga kami yakini akan merepotkan majelis hakim dalam melakukan cross-check. Kami bingung harus mendasarkan pledooi kami berdasarkan Surat Dakwaan yang mana?, Karena kami tidak memiliki Surat Dakwaan dengan nomor yang diputuskan sah dalam putusan Sela. Dan Surat Dakwaan sendiri ada beberapa versi," paparnya.
 
"Demikian yang dapat kami sampaikan, kami harap, yang mulia bila memungkinkan, meminta JPU untuk menyusun ulang surat tuntutan dengan diberi nomor poin dan nomor halaman yang jelas. Dan agar Majelis Hakim tidak terjebak dalam irama kriminalisasi yang terjadi kepada terdakwa," ujar Hery.
 
Terpisah, terdakwa TY mengungkapkan,  keanehan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU), Moh. Januar Ferdian, SH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dinilainya banyak kejanggalan, sehingga dirinya merasa ada upaya-upaya kriminalisasi. Pertama, Jaksa sudah menuntut sejak tiga minggu lalu (25/7), namun TY  baru mendapatkan berkas perkara lengkap dua hari sebelum jadwal sidang pembacaan pledooi, 13 Agustus 2019.
 
"Saya baru diberikan waktu oleh JPU pada hari Rabu (7/8) untuk melihat dan mencocokkan barang bukti (BB). Padahal, saya sudah minta sejak 4 (empat) bulan lalu, tapi baru ini diberikan kesempatan untuk melihat barang bukti, sedangkan tuntutan telah dibacakan JPU tiga minggu yang lalu," ungkap TY kepada awak media.
 
Menurutnua, saat melihat barang bukti yang ada pada JPU, yaitu surat invoice, surat jalan, surat laporan keuangan dan lain-lainnya, ternyata seluruhnya tidak ada satupun yang asli. "Semuanya hanya foto copy saja, dan  diakui oleh JPU bahwa memang yang diterima dari pihak penyidik seperti itu, artinya seluruhnya foto copy saja," tambah TY.
 
Terdakwa menegaskan, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh JPU diduga fiktif dan diduga di rekayasa, karena format surat-suratnya berbeda serta bukan merupakan format dokumen yang biasa digunakan kedua belah pihak perusahaan yang sebelumnya sering melakukan transaksi.
 
Terdakwa sempat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim pada sidang sebelumnya mengenai legal standing Saksi. Sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan, Korban dalam kasus ini adalah PT. Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), sehingga pada saat Pelapor Naoki Wada didengar kesaksiannya dalam persidangan dan mengaku sebagai Wakil Presiden Direktur MPFI,  Saksi Naoki Wada harusnya dapat menunjukkan legal standingnya untuk bersaksi.
 
"Namun ternyata Naoki Wada tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Saya juga sempat memperlihatkan Akta Perusahaan MPFI, dimana pada Akta Perusahan tidak ada nama Naoki Wada. Saya juga telah memperlihatkan Surat Pengunduran Diri Pelapor Naoki Wada dari perusahaan, sehingga sesungguhnya Pelapor Naoki Wada tidak dapat mewakili Perusahaan lagi," paparnya.
 
Masih kata TY, pelapor Naoki Wada yang melaporkannya ke penyidik tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Sebab dia tidak memiliki surat kuasa dari perseroan maupun dewan direksi ataupun dewan komisaris. "Tapi surat kuasa yang ada pada Penyidik, dibuat dan ditandatangani sendiri dengan mengatasnamakan perusahaan, sehingga legal standingnya saksi Pelapor Naoki Wada itu apa dan dari siapa?," katanya.
 
Dikatakan terdakwa TY, pelapor diambil BAP nya oleh penyidik setelah pelapor dikeluarkan dari perusahaan. Jadi BAP pelapor seharusnya cacat hukum dan dengan demikian, batal demi hukum. "Jadi apabila Pelapor Naoki Wada mengaku bahwa dia adalah seorang Direksi pada persidangan ini, mohon agar dapat dibuktikan keabsahan pengakuan tersebut, namun Pelapor Naoki Wada tidak dapat menunjukkan bukti," tegas TY.
 
Untuk itu, TY berharap Majelis Hakim dapat bersikap tegas dan adil untuk menuntut saksi pelapor tersebut telah memberikan keterangan palsu di persidangan, dan selanjutnya segera diproses secara hukum yang berlaku.
 
Kejanggalan kedua, masih kata terdakwa,  yaitu Surat Dakwaan JPU yang diberikan kepada Majelis Hakim (hard copy), lalu yang diberikan kepada Panitera Pengganti (soft copy) serta yang diberikan kepada Terdakwa (hard copy) terdapat minimum 3 versi yang berbeda, hal ini jelas merupakan kejanggalan yang serius. Contoh yang mudah diketahui adalah, tanggal surat dakwaan yang berbeda-beda, bahkan Surat Dakwaan yang diterima oleh Terdakwa tidak bernomor dan tidak bertanggal.

"Perbedaan yang signifikan adalah terdakwanya atas nama orang lain, bukan atas nama saya, kemudian nama orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan, berbeda dengan orang yang tercantum didalam Surat Tuntutan." kata TY.
 
TY menilai, hal tersebut merupakan fakta tentang ketidakcermatan yang fatal dari JPU dalam membuat Surat Dakwaan. Terdakwa mengatakan bahwa mungkin JPU terlalu letih dan terlalu lelah dengan banyaknya dokumen yang perlu dipersiapkan, atau mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, untuk itu Terdakwa berharap agar Majelis Hakim dapat memperhatikan perihal perbedaan versi surat dakwaan ini dengan serius karena ini dapat juga dianggap sebagai bentuk Contempt of Court atau Penghinaan kepada Peradilan.
 
Kejanggalan ketiga lanjut Terdakwa, bahwa di dalam surat tuntutan JPU yang diterimanya, ternyata ada 4 (empat) nama-nama saksi meringankan (a de charge) yang sengaja dihilangkan. Padahal ke-empat saksi tersebut hadir dalam persidangan dan telah dimintai keterangannya dalam persidangan.

"Lebih aneh lagi, yaitu didalam surat tuntutan JPU tersebut terdapat nama saksi fiktif, karena nama saksi tersebut tidak pernah hadir didalam persidangan, akan tetapi ada tertera didalam surat tuntutan JPU dan ditulis memberikan keterangan dalam persidangan." ujar Terdakwa.
 
Berdasarkan hal  tersebut diatas, Terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan waktu untuk mencocokan Surat Tuntutan dari JPU yang ada pada Hakim dengan Surat Tuntutan Jaksa yang ada pada Terdakwa. "Kalau isi Surat Tuntutan berbeda seperti halnya Surat Dakwaan, maka bagaimana saya bisa melakukan pembelaan. Pembelaan Terdakwa jadi pepesan kosong nantinya apabila apa yang Terdakwa sanggah di Tuntutan, ternyata hal tersebut tidak ada, atau berbeda dengan Surat Tuntutan yang ada di Hakim," tukasnya.
 
Untuk diketahui, Terdakwa TY oleh JPU didakwa melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP yang merugikan korban PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia (MPFI), dengan jumlah kerugian sebesar Rp1,2 miliar dan dituntut JPU dengan tuntutan penjara selama 2 tahun penjara, namun fakta-fakta dipersidangan terungkap banyak sekali kejanggalannya. (Red)