Terkait PPDB, Wakil Walikota Bogor Berharap Kedepannya Pemkot Dan Pemkab Kelola Secara Terpadu

Terkait PPDB, Wakil Walikota Bogor Berharap Kedepannya Pemkot Dan Pemkab Kelola Secara Terpadu

87 Online News
Rabu, 10 Juli 2019

KOTA BOGOR - Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengusulkan kedepan agar pengelolaan PPDB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Karena Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota  bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. 

"Sedangkan, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab Pemerintah Pusat," kata Wakil Walikota Bogor kepada wartawan, Rabu (10/07/19).

Menurutnya, dalam hal ini pemerintah Kota/Kabupaten membantu proses penyelenggaraan PPDB SMA/SMK dengan Pemerintah Provinsi menjadi koordinatornya, tidak ada sengketa kewenangan, akan tetapi lebih bersifat teknis pelaksanaan sesuai kondisi lapangan.

"Hal tersebut justru menguatkan penjelasannya MK yang menyebut dalam UU Pemda, pendidikan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi dengan pusat, daerah, dan kota. Pembagian itu berdasarkan kepada aspek akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, strategis nasional. Pembagian itu, menurut MK, dan hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945," tukasnya.

Terpisah, salah satu warga Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Fitri mengaku dirinya mendukung penuh jika pengelolaan PPDB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Bukan tanpa alasan, menurutnya, pada saat pengelolaan PPDB SMA/SMK dilakukan di Kota maupun Kabupaten, tingkat perhatian Dinas Pendidikan lebih terlihat dan tawuran antar sekolah juga sangat rendah.

"Saya sangat setuju jika pengelolaan PPDB khususnya SMA/SMK dilaksanakan di Kota maupun Kabupaten, karena kalo dikelola Kota maupun Kabupaten tauran anak sekolah hampir gak ada karena wewenang Dinas pendidikan lebih luas dan Dinas Pendidikan dengan Pemda dan Pemkot maupun masyarakat kerjasama, kalo cuma KCD orang-orangnya kan sedikit," pungkasnya.(D2N)