1.963 Desa Di 79 Kabupaten Terdampak Kekeringan



1.963 Desa Di 79 Kabupaten Terdampak Kekeringan

87 Online News
Selasa, 16 Juli 2019

JAKARTA - Hingga hari Senin (15/7), dari data yang berhasil dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sudah 1.963 desa, kecamatan berjumlah 556, kabupaten sejumlah 79 kabupaten terdampak kekeringan diantaranya di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT.

Hal itu diungkapkan, Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7) sore.

Menurut Doni, BNPB telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan, sesuai arahan Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan ini.

"Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI," kata Doni.

Dijelaskan Kepala BNPB, bahwa teknologi modifikasi cuaca ini juga tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.

Selain itu, untuk jangka menengah dan panjang, Kepla BNPB Doni Monardo mengaku telah melaporkan kepada Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga ketersediaan sumber air. Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun.

"Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren," paparnya.

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Kepala BNPB Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan. "Mencegah jauh lebih baik dibandingkan operasi pemadaman," ujarnya mengutip Presiden.

Menurut Kepala BNPB itu, bantuan dari TNI-Polri ini sangat memberikan arti dalam program pencegahan. Untuk itu,, unsur gabungan baik TNI-POLRI termasuk juga dari unsur-unsur relawan, perguruan tinggi, para ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, budayawan juga akan dilibatkan.

"Setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka ini nanti melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia," terang Doni.

Ia menambahkan, jika hal itu terjadi maka akan sangat sulit dipadamkan ketika sudah menjalar mengingat sebagian besar lahan gambut kita kedalamannya lebih dari 20 meter. "Bahkan ada beberapa daerah yang lahan gambutnya itu mencapai 36 meter," imbuhnya.

Setiap personel yang terlibat dalam satgas ini, lanjut Doni, mendapatkan insentif sebesar Rp145.000 dan mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa dan mereka bermalam di desa atau menginap di desa. Sehingga diharapkan sekaligus untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya pembakaran.

Sementara mengenai penegakan hukum, Kepala BNPB menyebutkan, sejauh ini sudah ada 16 kasus yang diproses oleh kepolisian, dan diharapkan penegakan hukum adalah langkah yang terakhir manakala upaya-upaya pencegahan ini tidak maksimal.

"Sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat," pungkas Doni. (Setkab/Ibra)