Koalisi Kesehjateraan Masyarakat Karawang KPMP-GARI Desak Pemda Karawang Berantas Mafia Ketenagakerjaan

Koalisi Kesehjateraan Masyarakat Karawang KPMP-GARI Desak Pemda Karawang Berantas Mafia Ketenagakerjaan

87 Online News
Jumat, 21 Juni 2019

KARAWANG - Bertempat di Aula rapat Kantor Sekertaris daerah Kabupaten Karawang, Koalisi Kesejahteraan Masyarakat Karawang Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) bersama dengan Garda Rakyat Indonesia (GARI) mendesak Pemda Karawang memberantas mafia ketenagakerjaan. Kamis, (20/06/19). 

Ketua Umum GARI Denis FW, SH mengatakan, hal itu dikarenakan akses masyarakat untuk mendapat pekerjaan terkadang dipersulit dan tidak jarang terdapat pungutan-pungutan liar.

"Kami mendesak Pemda Karawang untuk bertindak tegas terhadap mafia tenaga kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memecat pejabat yang menjadi mafia tenaga kerja," tegasnya, saat audiensi dengan Perwakilan Bupati Karawang Asda 3 Drs. Haryanto bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Karawang Ahmad Suroto dan Kapolsek Kota Karawang Iwan.

Selain itu, Denis menghimbau kepada Pemda Karawang agar lebih pro aktif kepada perusahaan untuk lebih memprioritaskan calon pekerja khususnya warga Karawang melalui BLK dan LPK. Pemerintah harus bertindak tegas agar setiap perusahaan yang ada di Karawang untuk menerima minimal 20 orang warga Karawang. 


"Miris dengan banyaknya pengangguran di Kabupaten Karawang, GARI menuntut Pemda Karawang segera bentuk kartu pra kerja. Dengan banyaknya pengangguran di Karawang dan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi dalam mengikuti pelatihan atau magang maka pemda selayaknya untuk membuat kartu pra kerja dengan nilai UMK Karawang," ungkapnya.

Denis menerangkan, pemilik kartu pra kerja hanya diberikan kepada masyarakat yang sedang dilatih di BLK, LPK yang dijalurkan untuk magang diperusahaan swasta oleh pemerintah.

"Jika masyarakat lulus dari BLK, atau LPK dan langsung mendapatkan pekerjaan, maka kartu pra kerja dicabut. Jika sudah lulus, namun belum mendapatkan pekerjaan, maka kartu mereka masih tetap berlaku sampai batas usia yang ditentukan," pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Pejuang Merah Putih (LSM KPMP) Ridwan atau yang akrab disapa Iwan Pitung menyatakan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Karawang (Disnakertrans) mandul.

"Yang jelas Disnaker ini mandul, mandul itu kata bapak. Kenapa saya bilang kata bapak? perekrutan tenaga kerja dari luar 60:40 malah kebalik orang luar semua itu kata bapak," ungkapnya kepada Kadisnakertrans Suroto saat beraudiensi.

Selain itu, Iwan menyatakan keprihatinnya kepada Disnakertrans yang tidak dihargai oleh perusahaan, sehingga kedatangannya bermaksud untuk memberi dukungan moril agar harkat dan martabat Disnaker terangkat.

"Saya prihatin, tujuan saya kesini mengangkat hakat martabat bapak. Sedih saya kemarin terinjak-injak Kabupaten Karawang, inget mereka bisa berdiri disini berdasarkan memohon awalnya, sulit mereka, dari lahan tanah kosong mengeluh, memohon, meminta-minta, mengemis, begitu sudah berdiri, maju, dilecehkan bapak." Tandasnya. Alvin