Sekjen KSPI : Rapat Verifikasi Serikat Buruh Dengan Kemenaker Terkesan Dipaksakan

Sekjen KSPI : Rapat Verifikasi Serikat Buruh Dengan Kemenaker Terkesan Dipaksakan

87 Online News
Selasa, 14 Mei 2019

JAKARTA - Kementrian Tenaga Kerja RI melalui Bidang Hubungan Industrial melakukan Rapat dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Nasional Baik Konfederasi/Federasi, bertempat di Kantor Kemenaker RI. Senin, (13/5/19).

Dalam agenda tersebut membahas terkait verifikasi SP/SB tingkat Nasional dalam rangkat Keterwakilan Kelembagaan baik Tripartit Nasional maupun Pengupahan.

Usai rapat, sekjen KSPI Ramidi menuturkan, bahwa Rapat ini terkesan dipaksakan karena apa yang dipaparkan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Aswansyah sangat kontradiksi dengan fakta lapangan.

Menurutnya data - data tersebut tidak jelas, padahal dalam kerja kelembagaan akan merekomendasikan produk hukum yang harus dipertanggung jawabkan. Ramidi menegaskan, dirinya selaku Sekjen KSPI akan mekaporkan hal tersebut kepada Presiden KSPI. 

"Saya akan melaporkan hal ini kepada Presiden (Said Iqbal) sekaligus mengagendakan untuk rapat afiliasi dengan seluruh federasi guna melakukan gugatan terkait data yang tidak jelas. Dan, ini membuktikan bahwa Kemenaker, khususnya bidang kelembagaan dan kerjasama antar lembaga tidak kredible dalam membuat data, ini pembuktian juga sistem ABS (Asal Babe Seneng)," tuturnya.

Senada di katakan Zulkipli ketika mendampingi Sekjen KSPI, Kemenaker sangat ceroboh alias gegabah dan terlalu memaksakan kehendak. "Data - data yang ada sangat minim dari kebenaran dan terkesan sangat sistemik, masif dan terstruktur dalam membuat data sehingga Konfederasi maupun Federasi dipaksakan untuk ikut tanda tangan dengan kata lain merestui data yang salah," katanya.

Zul menegaskan, seharusnya Kemenaker melakukan Verifikasi ketiap Provinsi tanya langsung dilapangan sehingga jelas. Bukan data abal - abal seperti sekarang ini, yang seakan - akan ingin mengakomodir kepentingan tertentu. "Saya minta agar KSPI mengirimkan surat protes Keras dan Instruksi Aksi ke Kemenaker RI," tandasnya.(Gocap)