Diduga Lakukan Kampanye Ditempat Ibadah, Caleg PAN Dan Lurah Semplak Terancam Pidana

Diduga Lakukan Kampanye Ditempat Ibadah, Caleg PAN Dan Lurah Semplak Terancam Pidana

87 Online News
Jumat, 05 April 2019

KOTA BOGOR - Dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah dan tanpa surat tanda terima pemberitahuan (STTP)
dilakukan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) di Kota Bogor.

"Kami telah memanggil terduga seorang ASN yaitu Lurah Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan salah satu Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 Ahmad Rifky Alaydrus Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (Kecamatan Bogor Barat), untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Eko Herdi.

Menurutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN itu dengan turut serta berkampanye di salah satu tempat ibadah dan tanpa ada STTP, sehingga dinilai melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 28 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

"Dugaan pelanggaran tersebut pada saat acara Rajaban di Masjid Al-Maidah Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada tanggal 26 Maret 2019. Dihadiri caleg atas nama Rifky Alaydrus dari PAN nomor urut 3, Lurah Semplak, dimana pada kegiatan tersebut tidak ada STTP ataupun pemberitahuan," tutur Eko.

Karena itu, pihaknya telah memanggil Lurah dan caleg tersebut berserta saksi-saksi lainnya juga mengumpulkan bukti foto-foto dimana Lurah dan Caleg serta beberapa masyarakat yang berpose bersama di dalam tempat ibadah dengan menunjukan jari dukungan kepada Caleg tersebut.

"Jika memang terbukti pelanggaran berkampanye, jelas sanksinya untuk Caleg, sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta. Sedangkan untuk ASN, jika terbukti melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 12 juta," pungkas Eko.(D2N)