Breaking News

Wali Murid Keluhkan Pungutan Di SDN 006 Langgini

KAMPAR - Pungutan yang dilakukan oknum sekolah kepada siswa dengan berbagai alasan masih kerap terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hal itu seperti yang dialami para siswa sekolah dasar negeri (SDN) 006 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Di sekolah tersebut, setiap siswa mulai dari kelas satu hingga kelas enam yang di pungut biaya pembangunan jalan semenisasi sekolah. Besarannya bervariasi muali dari Rp 35 ribu hingga Rp 75 ribu per siswa, dengan jumlah seluruh siswanya lebih kurang 465 orang. 

Salah seorang wali murid mengeluhkan, bahwa Ia keberatan dengan adanya pungutan tersebut. Apalagi, rencana pembangunan jalan semenisasi sekolah ini belum pernah dibicarakan dengan orang tua Siswa/ siswi.

"Besar sekali (pungutannya). Banyak orang tua yang belum membayar," kata salah seorang tua wali murid berinisial RT  kepada awak media, Jum'at (04/01/2019). 

Menurutnya, hal itu sehatusnya dibahas terlebih dahulu dengan seluruh orang tua siswa. "Mereka mampu atau tidak membayar sebanyak itu," ujarnya.

Selain itu, masih kata RT, masalah Raport, itupun dipungut biaya juga oleh pihak sekolah SDN 006 Kelurahan Langgini ini. "Untuk biaya buat rapornya sebesar Rp 75 ribu per 1 raport," imbuhnya.

Terpisah saat dikonfirmasi Kepala SDN 006 Langgini Purwono,SPd mengakui hal itu. Kepala sekolahmenuturkan, sebelum menginformasikan adanya pungutan tersebut, pihak sekolah telah membuat kesepakatan rencana bersama para guru di sekolah tersebut dan komite serta wali murid dan mengadakan kesepakatan.

"Sebelum kami lontarkan itu kepada wali murid, kami buat kesepakatan rencana sesama guru  yang mengajar di sini. Kemudian kami undanglah Komite dan orang tua wali murid pada waktu itu sebelum penerimaan rapor. Setelah rapat yang dipimpin komite sekolah munculah kesepakatan iuran dana tersebut, bukan saya. Jadi disitu hadir sekretaris Komite didampingi Wakil Komite, saya bukan ngelak ya," tuturnya.

"Sebab sekolah kita ini selalu banjir. Jadi setiap kali datangnya hujan walaupun tidak lebat, selama satu jam saja hujannya sudah banjir dibuatnya sekolah kita ini. Karena kalau kita menunggu pemerintah, Itu dari sekian kepala sekolah selama ini mengusulkan tidak bisa terealisasi. Setelah dihitung - hitung oleh komite itu, kenalah biaya Rp 75 ribu per siswa," tambahnya.

Purwono juga mengatakan, meskipun pihaknya telah mengajukan proposal ke Disdikpora kabupaten Kampar setiap tahunnya untuk masalah biaya pembangunan pagar dan semenisasi.

"Pihak Dinas pun sudah datang untuk meninjau, di periksa, di ukur, photo, dan lain sebagainya. Tapi tidak juga terealisasi sampai sekarang ini, sehingga ditentukan sistem silang yang mau bayar Rp 35 Ribu silahkan, yang mau bayar Rp 75 Ribu silahkan," ungkap Purwono.

Ia menjelaskan bahwa dana bos itu terima sebesar Rp 69 juta per triwulannya, dengan jumlah murid 465 orang. Untuk dana buku Rp 78 juta triwulan sebelumnya dan dana tersebut tidak boleh diganggu gugat harus dibelikan buku. 

"Kemudian semuanya sudah kita ikuti aturannya, karena dana bos ini jika tidak mengikuti aturan tidak dikasih rekomendasi. Dan untuk masalah rapor itu, maaf ya kalau malasah ini jawabannya itu saya masih baru 6 bulan di sini," kata Purwono.

Di tempat terpisah, Indra Nazaruddin selaku Dewan Penasehat Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Kampar angkat bicara, kalau masalah iuran itu tidak ada kategori penetapan.

"Seperti biaya bervariasi dari Rp. 35 Ribu sampai 75 Ribu / wali murid, itu bukan sumbangan. Tapi diduga Sekolah SDN 006 Langgini ini telah melakukan praktek Pungutan Liar (Pungli), ketika yang namanya sumbangan itu tidak ditetapkan berapa nominalnya," ujar Indra. (Irf/Ind)

Tidak ada komentar