Ads Atas

header ads

KPUD Kota Bogor Lakukan Perekaman E-KTP Serentak Di Lapas Paledang

NKOTABOGOR - Guna mensukseskan pemilihan umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor menggelar rekam cetak KTP-el serentak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang, Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

Ketua KPUD Kota Bogor, Samsudin, rekam KTP-el serentak bagi warga binaan atau narapidana (napi) yang ada di Lapas Paledang sebagai pemilik hak pilih Pemilu 2019 di laksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2019.

"Bagi warga binaan yang belum melakukan perekaman, diketahui sebagai warga Kota Bogor secara otomatis menjadi warga Kota Bogor," jelasnya.

Sedangkan, lanjutnya, warga binaan yang sudah melakukan perekaman diluar Kota Bogor akan di koordinasikan dengan KPU tempat asalnya, dan akan di tindaklanjuti dengan proses pindah pilih agar pada waktunya dapat mencoblos di Kota Bogor dengan form pindah pilih karena relatif tinggi bahkan mendekati 100 persen.

"Namun kendalanya agak lama untuk mencari bagi luar pimpinan setelah melakukan perekaman. Kalau untuk pimpinan yang sudah perekaman ketika data geometriknya kita cari melalui iris maupun sidik jari itu mudah untuk masuk ke sistem. Dan ketika belum melakukan perekaman memang agak lama karena data seluruh Indonesia kita sinkronisasi satu persatu," tutur Samsudin.

Sementara Kepala Lapas Kelas II A, Paledang Teguh Wibowo mengatakan, rekam KTP-el di Lapas ini diadakan secara serentak se-Indonesia, sebagai langkah pendataan bagi warga binaan yang memiliki hak politiknya untuk memilih dalam Pemilu.

"Bersama KPUD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor serta Bawaslu sebagai pengawasan, kita lakukan perekaman bagi seluruh warga binaan yang ada di Lapas Paledang," jelasnya.

Teguh menambahkan, dalam waktu 3 (tiga) hari ini pihaknya akan melakukan perekaman KTP-el untuk memastikan warga binaan yang akan mengikuti pencoblosan pada pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang. "Warga binaan sama dalam hukum, mereka juga memiliki hak politik untuk turut serta dalam Pemilu yang ada di Republik Indonesia," tutup Teguh. (D2n)

Posting Komentar

0 Komentar