BPN Kota Bogor Luncurkan Program PTSL Dan Targetkan 65 Ribu Bidang Selesai di Tahun 2019

KOTABOGOR - Pemerintah dan BPN Kota Bogor kembali meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk 4 Kecamatan yang berlangsung di Gang Paradi RT 002/RW 01 Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, (Kamis 17/01/19). 

Pada launching PTSL 2019 ini, Walikota Bogor Bima Arya didampingi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Eri Juliani Pasoreh melakukan peresmian ditandai dengan pelepasan balon dan pengukuran tanah di wilayah sekitar. Sejumlah wilayahbyang mengikuti program PTSL 2019 tersebut diantaranya, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal.

"Rencana PTSL tahun 2019 untuk target Kota Bogor tahun ini adalah sebanyak 65 ribu bidang, sekaligus Kota Bogor dicanangkan sebagai Kantor pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang menuju Kota lengkap. Artinya, semua bidang di Kota Bogor sudah terdaftar dan memiliki sertifikat," jelas Kepala BPN Kota Bogor, Eri Juliani Pasoreh.

Eri mengungkapkan, sebanyak 20 ribu bidang pengukuran dilakukan melalui lelang, sedangkan 10 ribu dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk mengadakan pengukuran. "Kami bekerjasama dengan seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bogor, dan akan melaksanakan kegiatan rapat bersama untuk kita evaluasi 2018 terkait dalam kegiatan 2019," ungkapnya.

Lanjut Ia memaparkan, untuk rinciannya adalah Bogor tengah 10.450 Bidang, Bogor Timur 9.350 Bidang, Bogor Utara 14.188 Bidang, Tanah Sareal 19.109 Bidang, Bogor selatan 9.098 Bidang dan Bogor Barat 2.805 Bidang yang ditargetkan selesai pada Bulan September 2019.

"Hal-hal terkait dengan kekurangan-kekurangan yang menjadi hambatan di tahun 2018 diharapkan agar bisa ada solusi di kegiatan 2019. Untuk itu kami membutuhkan dukungan Bapak Walikota Bogor," kata Eri.

Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pemerintah Daerah selaku kepanjangan tangan pelaksanaan dari Pemerintah Pusat mengikuti apa yang telah digariskan, ditetapkan dan yang dirumuskan serta direncanakan oleh Pemerintah Pusat. "Karena Bogor menjalankan kebijakan dari Pusat, dan ini merupakan program tujuan baik maka harus dilaksakan dengan baik," ujarnya.

Menurutnya, hal itu agar bisa memperbaiki pelaksanaan PTSL 2018 lalu. Karena banyak hal yang harus dibenahi seperti sosialisasi yang maksimal.

"Sehingga warga paham dengan adanya program ini, dan masih harus dicegah hal-hal yang bertentangan dengan aturan, diantaranya tidak boleh ada pungutan liar dan Pokmas tidak lagi menjadi pelaksana. Nanti akan dilaksanakan proses pembubaran Pokmas," pungkasnya.(D2n)

Posting Komentar

0 Komentar