UPDATE

header ads

Mr. Kan : Denda Tilang Pencabutan Listrik Dan Air Tidak Relevan

JAKARTA- Pengamat Hukum Mr.Kan, mengkritik usulan dari Wakapolri terkait denda tilang berupa pencabutan listrik dan air. Menurutnya, secara ilmu hukum usulan dari Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, untuk denda tilang berupa pencabutan listrik dan air sangat tidak relevan juga tidak menjunjung tinggi rasa keadilan.

"Denda tilang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masuk ranah KUHPerdata yang bersifat Leg Specialis, karena denda tilang khusus di luar persoalan pelanggaran yang masuk ranah pidana. Sedangkan jika terjadi pencabutan listrik dan air ini akan menciptakan permasalahan baru, dimana kebutuhan listrik dan air bersih merupakan Hak Asasi Manusia," tutur Mr. Kan melalui Pers Release yang diterima Redaksi, Minggu, (25/11/18).

Ia mengungkapkan, soal air bersih diatur berdasarkan Pasal 5 UU Republik Indonesia No.7 tahun 2004 tentang sumberdaya air menyatakan, bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Dan UU HAM menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan air bersih (Human Rights)," ungkap pria bernama lengkap Kan Hiung itu. 

Selain itu, masik Kata Kan Hiung, soal listrik diatur dalam UU RI No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, terutama didalam pasal 3 dan pasal 4.

"Jadi antara persoalan Lalu Lintas, Air Bersih dan Listrik masing-masing sudah ada amanat UU yang mengatur. Jika pelanggaran Lalu Lintas kemudian sanksinya merembet ke pencabutan listrik dan air adalah suatu usulan kebijakan yang tidak relevan. Saran dari saya, usulan kebijakan tersebut dibatalkan, karena tidak relevan dan tidak menjujung tinggi rasa keadilan," pungkasnya. (Red)


Sumber Rilis Resmi : Mr.Kan Pengamat Hukum

Posting Komentar