UPDATE

header ads

Berikan Pemahaman Kepada Para Pelaku IKM, Kemenperin Gelar Sosialisasi Dan Workshop Kebijakan

KAB.BOGOR - Guna memaksimalkan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kementrian Perindustrian Republik Indonesia melalui Ditjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Logam, Elektronik dan Alat angkut (LMEA), bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP) dan Kementrian Pertanian menyelenggarakan Sosialisasi dan Workshop Kebijakan, Kamis (29/11/18).

Direktur Kementrian Indrustri kecil menengah logam elektronika dan alat anggkut, Endang Suhartini menuturkan,
Sosialisasi dari kebijakan pemerintah ini guna memberikan pemahaman kepada para pelaku IKM di Kabupaten Bogor tentang adanya e-katalog.

Dikatakannya, pengadaan barang-barang baik dari pemerintah pusat maupun daerah saat ini bisa melalui e-katalog atau aplikasi yang di kembangkan oleh LKPP ini. "Melalui e-katalog tidak ada lelang lagi, cukup di klik. Sehingga pemerintah daerah, contohnya seperti kantor kantor dinas dan kementerian yang ada di Jakarta kalau mau membeli berbagai kebutuha tinggal klik di e-katalog," tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam sosialisasi dan work shop ini selain dari LKPP pihaknya juga mengundang perwakilan dari Kementrian Pertanian, arahannya untuk barang-barang alat mesin pertanian (Alsintan).

Menurutnya, untuk yang terdaftar dalam e-katalog itu sendiri bisa dari pedagang, distributor, reseler sepanjang spesifikasi barang yang ditawarkan telah memenuhi sarat dan harganya juga sudah standar.

"Nah sekarang kan teman teman IKM yang ada di Kabupaten Bogor ini harus bersaing supaya bisa masuk di e-katalog caranya gimana, jadi kita kasih tahu hari ini. Jangan sampai nanti bilang Pemerintah ada e-katalog kami tidak bisa masuk," tambahhnya.

Kegiatan yang bertempat di salah satu hotel kawasan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ini diikuti 40 peserta para pelaku IKM di Kabupaten Bogor, dengan menghadirkan narasumber atau pemateri dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Kementan dan LKPP untuk menyampaikan materi tentang proses pendaftaran, dokumen-dokumen yang harus disiapkan, sampai dengan proses negosiasi harga dalam pendaftaran produk ke e-katalog. (Ibra)

Posting Komentar