Breaking News

Bupati Kampar Ajak Masyarakat dan Para Pelaku Usaha Bayar Pajak Untuk Pembangunan Daerah

KABUPATEN KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan beberapa kajian terkait belum optimalnya penyerapan pajak bagi daerah, hal ini disikapi Bupati Kampar H Azis Zaenal dengan beberapa kali menggelar rapat bersama para Kepala OPD untuk mendorong penyerapan pajak agar dapat ditingkatkan se-optimal mungkin guna mendorong pembangunan daerah dan masyarakat. 

Dalam arahannya, Bupati Kampar H Azis Zaenal mengajak para Kepala OPD untuk bekerja berdasarkan target yang ditetapkan agar terealisasi capaian yang ingin diraih. Tahun 2019 mendatang, diharapkan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat sebesar 214 M.

"Seperti halnya tahun ini yang sebelumnya hanya ditargetkan Rp 60 milyar dan kemudian perolehan pajak di APBD murni sebesar Rp 82 milyar, kemudian pada APBD perubahan jadi Rp 98 milyar. Sementara realisasi sampai Oktober baru Rp 87 milyar," papar Bupati dalam Rapat yang dilaksanakan di Aula Satpol PP Kampar, Rabu(31/10).

Azis optimis ada kecenderungan positif dari yang awalnya hanya 60 milyar malah dapat ditingkatkan menjadi 82 milyar bahkan sekarang telah mencapai 87 milyar. "Nah ini artinya dalam 2 bulan kedepan Kepala OPD harus bekerja maksimal untuk mengejar target sisa 11 milyar yang sudah kita sepakati untuk dapat diraih. Jadi sekarang kita sepakati target 101 M, kalo semua bekerjasama dengan serius dengan visi yang sama pasti kita dapat meningkatkan PAD Kampar," imbuhnya.

Menurutnya, masih ada beberapa item yang mesih belum dipungut pajak, diantaranya Tower (BTS), pajak reklame, perizinan, perumahan, perkebunan, rumah makan, retribusi.

"Datanya ada, tinggal datangi dan suruh membayar. Inilah yang kita kejar dan kita himbau untuk membayar pajak. Kita permudah pembayar pajak melalui pelayanan dengan memberikan pengertian dengan lemah lembut sehingga terbangkitkan kesadaran masyarakat, pengusaha, pelaku industri untuk membayar pajak," ungkap Azis.

Selain itu, Bupati juga mengarahkan untuk merevisi tim yang akan bekerja menjadi 3 tim. Di setiap tim akan ada beberapa kepala dinas yang ikut turun sebagai petugas teknis dilapangan dan orang yang benar bisa bekerja, masing-masing dinas menyiapkan 3 orang untuk 3 tim tersebut.

"Semua tim yang turun ke kecamatan harus dapat meyakinkan pembayar pajak untuk dapat dengan segera menyetorkan pajaknya. Kita permudah dalam prosesnya agar yang tidak pernah membayar pajak pun harus kita berikan pemahaman bahwa pajaknya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, dan pembangunan daerah," pungkas Azis. (Irfan)