Breaking News

Warga Korban Penggusuran Di Teplan Berunjuk Rasa Minta Perhatian Pemerintah

KOTA BOGOR - Pasca pengosongan rumah warga Teplan RW 05, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, puluhan warga Teplan melakukan aksi demonstrasi di depan Tugu Kujang, Selasa (4/9/18). Mereka (warga) mendesak Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar memberikan perhatian khusus.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Andreas Gorisa Sembiring mengatakan, sebagai warga negara yang tinggal di Teplan RW 05 Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada tanggal 26 Juli 2018 lalu, pihaknya telah diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak TNI Angkatan Darat dalam hal ini Korem 061/Suryakancana dengan tindakan pengosongan paksa rumah warga dan tindakan tersebut disertai dengan pemukulan.

"Kami tinggal dan menetap di Teplan, Jalan Kolonel Enjo Martadisastra, Kelurahan Kedungbadak sejak tahun 1960-an atau sampai saat ini lebih dari 20 tahun dan tidak ada hambatan dalam menempatinya. Kami juga secara turun-temurun melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama kami sendiri, bukan atas nama TNI AD Korem 061/Suryakancana. Jadi inilah yang kami nilai sebagai dasar ketidakadilan dimata hukum," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut Andreas tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas, dan atau tanah yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, akan tetapi karena sesuatu hal tentang adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara. "Misalnya tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, dan tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya," ujar Andreas.

Menurutnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria.

"Dijelaskan, bahwa bahwa tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik diri sendiri maupun keluarganya," paparnya.

Dalam aksi tersebut, warga menyatakan sikap atas tanah Teplan di Jalan Kolonel Enjo Martadisastra RW 05, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang ditempati adalah Tanah Negara. "Sebelum adanya putusan pengadilan terkait tanah Teplan yang kami tempati dan tinggali, pihak Korem 061/Suryakencana tidak boleh melakukan pengosongan secara paksa," ungkapnya.

Ia berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor beserta jajaran lainnya untuk memberikan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya kepada warga tanpa kecuali.

"Dalam menempati rumah serta tanahnya secara sah, juga memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun, dan melakukan pengawasan terhardap alternatif penyelesaian yang tersedia terkait tanah negara," harapnya.

Andreas menambahkan, Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor untuk segera memerintahkan kepada Korem 061 Suryakencana menghentikan pengosongan paksa rumah warga Kedung Badak, Teplan dan memproses oknum yang diduga melakukan pemukulan kepada warga pada saat kegiatan pengosongan tanggal 26 Juli 2018.

"Dalam hal ini, Kepoisian Resor Kota Bogor untuk menindak tegas kepada siapapun yang melakukan intimidasi atau bertindak main hakim sendiri," pungkasnya. (MTH)