Breaking News

KPK Desak PPK Segera Pecat PNS Yang Telah Di Vonis Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian atau Kepala Daerah agar segera memberhentikan dengan tidak hormat pejabat yang sudah divonis kasus korupsi.

"KPK mengingatkan, untuk mencegah terjadi kerugian negara yang lebih besar agar para PPK segera menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat pada PNS yang sudah di vonis bersalah karena melakukan korupsi tersebut," terang Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Kamis (6/9/18).

Febri mengungkapkan, bahwa per hari ini, Kamis (6/9/2018), sekitar 2.357 orang PNS atau ASN yang telah di vonis bersalah dalam kasus Tipikor hingga inkracht telah diblokir seluruhnya oleh BKN. Meski telah diblokir oleh BKN, PNS yang belum diberhentikan akan tetap menerima gaji. Febri meminta agar PPK segera memberhentikan agar tidak terjadi kerugian negara tambahan.

"Sekitar 2.357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh PPK masing-masing," ungkapnya.

Febri mengingatkan, sesuai dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, sanksi tegas dapat diberikan pada Kepala Daerah sebagai PPK jika tidak memberhentikan para PNS yang telah menjadi napi korupsi.

"Jika masih ada informasi PNS lain di luar 2357 tersebut, agar para PPK juga dapat menginformasikan pada BKN atau pada KPK. Karena proses validasi akan terus dilakukan," pungkas Febri. (CL)