UPDATE

header ads

Program Siluman Dan Bukan Prioritas, Sekolah Ibu Dinilai Tidak Penting

KOTA BOGOR – Program Sekolah Ibu yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Bogor, terus menuai sorotan dan polemik seperti halnya di DPRD Kota Bogor sebagai salah satu pihak yang mengkritisi tajam program tersebut.


Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menegaskan, program itu dinilai tidak tepat sasaran dalam situasi kondisi Kota Bogor saat ini. Bukan itu saja, ternyata program Sekolah Ibu tidak ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.

"Pada dasarnya program pendidikan Sekolah Ibu itu bagus, hanya saja saya memberikan pendapat bahwa program Sekolah Ibu ini belum tepat waktunya untuk direalisasikan. Banyak faktor yang tidak mendukung karena masih banyak program prioritas yang harus diutamakan, dan Pemkot harus memperhatikan dari sisi tehnis dan yuridis program Sekolah Ibu tersebut," ucap Jenal Mutaqin, Jumat (03/08/2018).

Jenal menuturkan, secara yuridis, kegiatan Sekolah Ibu ternyata tidak masuk kedalam RPJMD Kota Bogor dan program itu tidak masuk kedalam enam skala prioritas yang ada, arena banyak SKPD yang sudah menangani kaitan tujuan Sekolah Ibu, seharusnya SKPD terkait dilibatkan sepenuhnya dan sebagai Pengguna Anggaran (PA), sedangkan dalam pengajuan dalam KUA PPAS 2019, Pengguna Anggaran (PA) itu adalah Kecamatan, ini sangat menyalahi aturan.

"Kecamatan sebagai leading sektor yang nantinya akan menjadi tempat pos anggaran dan pengguna anggaran, sangat menyalahi aturan, bahwa tugas Kecamatan sudah sangat jelas di dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah serta PP nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan," katanya.

Menurutnya, Bukan itu saja, kinerja Kecamatan juga sebagai penyelenggara pelayanan PATEN atau pemberian IMB dibawah 150 meter. Jika secara yuridis dengan anggaran Rp 10,2 Miliar, dan anggaran itu di pos kan di kecamatan, hal itu sangat tidak sesuai, karena secara aturan bertentangan.

Disamping itu, apakah permasalahan sekolah anak di Kota Bogor sudah bisa diselesaikan, sehingga harus menginjak ke Sekolah Ibu. Kenyataannya, masih banyak anak anak yang tidak bisa sekolah dan anak tidak bisa ikut ujian karena belum membayar iuran bulanan, apakah persoalan anak anak saat ini sudah tuntas?.

Jenal juga menyikapi tujuan Sekolah Ibu dalam mengurangi angka perceraian, padahal saat ini DPRD sedang membahas Perda tentang Ketahanan Keluarga, apakah sekolah ibu ada di dalam draf tersebut. Jika memang ada di dalam draf, saat ini SKPD sedang membahas dengan DPRD, jadi sebaiknya program Sekolah Ibu direalisasikan setelah Perda Ketahanan Keluraga selesai disyahkan melalui paripurna DPRD," pungkasnya. (MTH)

Posting Komentar