Breaking News

Maraknya Kriminalisasi Terhadap Wartawan, Presidium FPII Desak Presiden Cabut Keppres No.14/M

JAKARTA - Maraknya peristiwa hukum yang menjerat Insan Pers diberbagai daerah, Forum Pers Independent Indoneia (FPII) menilai Dewan Pers sudah tidak bekerja secara independent dan tidak lagi menjaga kebebasan pers di Negeri ini.

Hal itu membuat Ketua Presidium FPII, Kasihhati, menyerukan kepada insan Pers untuk bergerak menggelolarakan seruan kepada semua insan Pers guna mendorong pencabutan Keputusan Presiden, Joko Widodo atas Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019.

Kasihhati merasa kaitan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden itu pertanda buruk, karena Dewan Pers bukan dibentuk oleh Pemerintah.

Ia menduga, Keppres itu dimanfaatkan oleh pengurus Dewan Pers periode 2016-2019 untuk meminta uang pemerintah melalui Kementerian Kominfo setiap tahunnya.

"Padahal dulu, Dewan Pers memang murni tidak menggunakan uang Negara, akan tetapi mampu bekerja melindungi para wartawan di seluruh Indonesia dari jeratan hukum pidana," ujar Kasihhati di Jakarta, Jumat (13/7/18).

Dikatakannya, begitu diketuai oleh yang namanya Yosep Adi Prasetyo, yang diangkat keanggotannya dari tokoh masyarakat itu, banyak wartawan yang di bui, masuk penjara tanpa perlindungan apapun dari Dewan Pers. Penyempitan ruang kebebasan pers pun dapat dilihat dengan kasat mata. Dewan Pers memberikan batasan-batasan kepada penerbit media dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal.

Dicontohkannya, dulu digaungkan bahwa perusahaan media harus berbadan hukum, setelah berjalan, dibuat lagi aturan harus memiliki modal. Lalu dibuat lagi harus memiliki Uji Kompetensi Wartawan untuk semua jajaran redaksi dan wartawannya.

"Batasan-batasan itu terus menerus dibuat-buat. Ketika masyarakat mampu melaksanakan aturan awal, maka langsung dibredel lagi dengan aturan baru. Begitu seterusnya, padahal aturan itu tidak mencerminkan kebebasan pers", tutur Wanita yang akrab disapa Bunda.

Kasihhati juga menduga bahwa ada peran serta Yosep Adi Prasetyo yang saat ini duduk di jabatan Ketua Dewan Pers untuk selalu mempersempit ruang-ruang kebebasan pers di Negeri ini.

"Untuk FPII menyatakan sikap untuk meminta Presiden Jokowidodo mencabut Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019, dan akan mengerahkan massa para Insan Pers dari berbagai media ke Istana Presiden di Bulan Agustus nanti," pungkasnya. (FPII/Red)