Breaking News

Upaya Optimalisasi Pengelolaan BHPTB Di Kabupaten Bogor, BAPPENDA Lakukan Kerjasama Dengan BPN

KAB.BOGOR - Pesatnya pembangunan di Kabupaten Bogor, salah satunya mendorong tingkat peralihan kepemilikan hak atas tanah. Hal tersebut tentu menjadi potensi dalam peningkatan pajak daerah khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Kepala BAPPENDA Kabupaten Bogor, Dedi Ade Bachtiar, SE, MM, M.BA menuturkan, selama kurun waktu lima tahun, pengelolaan BPHTB Kabupaten Bogor telah menggunakan sistem secara online. Namun sistem tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait dengan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses administrasi pertanahan. 

"Sehingga untuk memenuhi kekurangan persyaratan administrasi pertanahan tersebut, mengharuskan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor membuka Ioket pemeriksaan ulang Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) di kantor BPN," tuturnya.
Menurutnya, hal tersebut menyebabkan proses pengelolaan BPHTB masih belum maksimal. BPN sebagai mitra BAPPENDA Kabupaten Bogor menawarkan sistem yang terintegrasi antara BPHTB Online dan sistem penerimaan berkas PUSDATIN BPN. 

"Apabila sistem tersebut terintegrasi tidak perlu lagi diadakannya pemeriksaan secara manual di BPN. Sistem ini akan otomatis mengunci aplikasi BPN apabila BPHTB atau kewajiban lainnya belum terpenuhi oleh wajib pajak," jelas Dedi Ade Bachtiar, SE, MM, M.BA.

Dari hasil audiensi PUSDATIN BPN Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 Mei 2018, dalam upaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan BPHTB di Kabupaten BOGOR, BAPPENDA Kabupaten Bogor setuju untuk mengintegrasikan sistem BPHTB online dengan sistem penerimaan berkas PUSDATIN BPN. 

"Untuk menindaklanjuti hal tersebut, saat ini masih dilakukan tahap awal memproses kerjasama antara BAPPENDA Kabupaten Bogor dengan Pusdatin BPN," pungkasnya. (IB)

* BAPPENDA Kabupaten Bogor