» » » » » » » » Mr. Kan : Rezim Jokowi Tambah Hutang Luar Negeri Terbanyak Dan Tercepat

JAKARTA- Fakta super prihatin, total hutang Luar Negeri Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia diperkirakan per akhir Mei 2018 mencapai sekitar Rp 4,200 Triliun belum termasuk hutang swasta.

Cadangan debisa Negara Republik Indonesia per akhir Mei 2018 sebesar 122,9 Miliar Dollar AS atau di kurs ke rupiah jadi Rp 1.720,6 triliun, nilai utang luar negeri jauh lebih besar dibandingkan cadang devisa.

Nilai APBN per tahun sekitar Rp1,600 triliun, Tahun 2018 dan 2019 kewajiban bayar utang pokok tambah bunga sekitar Rp.810 Triliun.

Khusus bunga hutang luar negeri :
Tahun 2015 sekitar Rp.156 Triliun.
Tahun 2016 sekitar Rp.191 Triliun.
Tahun 2017 sekitar Rp. 221 Triliun.
Tahun 2018 sekitar Rp. 247 Triliun.

"Dari nilai bunga diatas ini dapat dilihat setiap tahun bunga terus bertambah banyak, karena utang terus bertambah banyak. Hutang luar negeri pemerintahan pusat akan terus meningkat, diperkirakan sampai akhir tahun 2018 akan mencapai sekitar Rp4,500 triliun," papar pengamat hukum dan politik, Mr. Kan melalui Pers Rilis yang disampaikan kepada Redaksi, Sabtu (23/6/18).

Menurutnya, pasca Reformasi, setiap rezim kepemerintahan terus menambah hutang luar negeri, hanya di jaman rezim kepemerintahan Presiden Gusdur yang sempat mengurangi sedikit hutang luar negeri.

"Pada tahun 1998, Rezim Orde Baru, kepemerintahan Presiden Soeharto meninggalkan warisan hutang luar negeri sebesar Rp 551 triliun. Sebelum rezim kepemerintahan Presiden Joko Widodo, pada tahun 2014 Rezim kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan warisan hutang luar negeri sebesar Rp2,608,8 triliun, sebelum SBY, pada tahun 2004, Rezim kepemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri meninggalkan warisan utang luar negeri sebesar Rp1,298 Triliun," paparnya.

Jaman rezim kepemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Mr. Kan, menambah hutang luar negeri terbanyak dan tercepat, hanya dalam waktu 3,5 tahun telah menambah hutang Luar Negeri sebesar Rp 1,526 triliun. Angka penambahan hutang luar negeri ini dihitung dari warisan SBY Oktober 2014 Rp 2,608,8 Triliun, dilanjutkan oleh Jokowi sampai akhir Maret 2018 hutang luar negeri sudah sebesar Rp 4,134 triliun.

"Ini lah fakta sebagian besar keadaan keuangan Negara Republik Indonesia yang saya baca dari berbagai media online terpercaya, semua data diatas yang sudah pernah disampaikan oleh Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia," terangnya.

"Yang menjadikan sejumlah besar pertanyaan dari saya, sekiranya untuk Pemerintahan kedepannya bagaimana caranya untuk membayar hutang Luar Negeri?, dari mana sumber keuangan untuk membayar hutang Luar Negeri?, Apa saja resiko jika negara gagal bayar hutang dan siapa saja yang bertanggung jawab atas utang luar negeri?," katanya.

Apakah Pejabat pemerintahan sekarang dan sebelumnya yang menjadi pejabat negara khususnya yang memutuskan menambah utang luar negeri masih turut bertanggung jawab jika terjadi gagal bayar utang luar negeri? kemana saja uang sebanyak itu semuanya?

Apakah pemerintah sekarang ini sudah cukup terbuka untuk keseluruhan pengelolaan keuangan negara ? digunakan untuk apa saja? berapa saja nilai-nilai keuangan negara yang sudah digunakan?. (Red)

Sumber Rilis : Mr.Kan Pengamat Hukum Dan Politik.

About 87 Online News

Terima Kasih Telah Mengunjungi 87 Online News. Untuk Informasi, Publikasi Dan Pemasangan Iklan Silahkan Hubungi 87onlinenews@gmail.com atau Hotline Service Kami di 081280533349
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply