Breaking News

Komisi III DPRD Kota Bogor Minta Satpol PPP Di Evaluasi

KOTA BOGOR - Aktifitas pembangunan Transmart Tajur yang belum memiliki IMB dari Pemkot Bogor, tidak tersentuh oleh Aparat Penegak Perda Satpol PP Kota Bogor. Sampai saat ini, Satpol PP belum melakukan tindakan tegas apapun terhadap aktifitas pembangunan, padahal Dinas Wasbangkim telah melimpahkan berkas berkas terkait pelanggaran Transmart Tajur ke pihak Satpol PP.

"Kami sudah melimpahkan berkas Transmart Tajur ke pihak Satpol PP ," ungkap Kepala Dinas Perumkim, Boris Darurasman.

Boris menambahkan, sejak diketahui bahwa pihak Transmart Tajur telah melakukan aktifitas pembangunan tanpa memiliki izin, pengawas Dinas Perumkim langsung turun ke lokasi dan melakukan kajian. Setelah semua prosedural dilakukan, akhirnya berkas berkasnya dilimpahkan ke Satpol PP. Dalam pelimpahan berkas ke Satpol PP, Dinas Perumkim juga meminta agar Satpol PP melakukan langkah polisional di lokasi aktifitas pembangunan.

"Karena memang sudah jelas ada pelanggaran, jadi kita limpahkan berkasnya untuk ditindaklanjuti Satpol PP ," jelasnya.

Ketika di konfirmasi, Kepala Satpol PP Heri Karnadi membantah bahwa pihaknya tidak bertindak terhadap Transmart. "Sejak diketahui ada aktifitas, kami sudah 3 kali mendatangi lokasi dan meminta agar aktifitas dihentikan ," kilahnya.

Terkait soal berkas pelimpahan Wasbangkim, Heri menuturkan bahwa yang dilimpahkan adalah pembangunan barak bukan mall nya. "Pelimpahan itu soal baraknya dan sudah ditindak, kalau untuk mall nya, belum ada pelimpahan lagi dari Dinas Perumkim ," jelasnya.

Lemahnya aparat penegak perda menindak pembangunan Transmart Tajur, mendapat sorotan Komisi 3 DPRD Kota Bogor. Ketua Komisi 3, Shendy Pratama meminta agar Satpol PP di evaluasi.

"Surat limpahan dari Dinas Perumkim ke Satpol PP tanggal 23 Februari 2018 itu untuk menegur dan menindaklanjuti dengan penyegelan. Barak pekerja itu satu lokasi dengan mall. Jadi intinya koordinasi antar SKPD kurang baik. Kinerja Satpol PP harus di evaluasi, karena berdampak kepada iklim investasi di bogor. Jangan sampai investor beranggapan Pemkot tebang pilih dalam tindakan polisionil ," tegasnya.  (MT)