Breaking News

Dinilai Lamban Tangani Korban Bencana, BPBD Kabupaten Bogor Digeruduk Massa

KAB.BOGOR - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Bogor (Format), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakan Sari, Cibinong, Rabu (18/4/18).

Dalam aksinya, puluhan massa membawa poster diantaranya bertuliskan 'Bubarkan Badan Pemenangan Bupati Daerah, Bupati jangan persulit bantuan bagi korban bencana alam dan evaluasi kinerja BPBD serta meminta Pemkab Bogor untuk segera selesaikan bantuan untuk para korban bencana'.

Sekretaris AMPB, Iman Sukarya menuturkan, aksi tersebut dilakukan karena BPBD Kabupaten Bogor di nilai lamban dalam menangani korban bencana terutama dalam pemberian dana bantuan tidak terduga (BTT) yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bogor yang mana di bulan Oktober bahkan kejadian 10 Juni 2017 hinga April 2018 ini belum dibagikan kepada korban bencana di Kabupaten Bogor.

"Sejak bulan Oktober 2017 sampai April 2018 banyak kejadian bencana dibeberapa wilayah Kabupaten Bogor. Tenyata hasil penilayan dari kami, kinerja BPBD ini tidak menyentuh ke lapisan masyarakat yang terkena bencana dan tidak menyentuh sarana-sarana milik Desa, harusnya mereka itu tidak tebang pilih baik tingkat RT, Desa atau Kabupaten," tuturnya

Iman mengatakan, kemudian Assemen ini jangan sampai menunggu laporan dari Desa dan Kecamatan. "Buat apa ada Tim Reaksi Cepat (TRC) dikirim ke lokasi bencana apbila asesmen tidak mencari sendiri, mestinya mereka itu mencari sendiri sehingga data itu nantinya akan di gabungkan," ujarnya.

Menurutnya, asesmen Kabupaten Bogor berapa titik yang terkena bencana, berapa korban yang terkena bencana, berapa orang meninggal dan berapa orang yang mengalami kerugian langsing diakumulasikan berapa jumlah kerugian serta berapa bantuan yang harus diberikan.

"Kemudian segera mengajukan, musyawarah kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor agar diberikan bantuan bencana secepat mungkin, tidak harus menunggu ketuk palu," ungkapnya.

Ia memaparkan, beberapa kejadian bencana hingga yang harus menunggu selama satu tahun belum juga mendapatkan BTT. "Ini kan bukan kegitan musrembang yang harus di ajukan dari masyarakat kemudian ke tingkat kecamatan hingga ketingkat yang lebih tingi," paparnya.

Selain itu, para aktivis juga meminta BPBD Kabupaten Bogor agar transparan dalam melakukan perekrutan Tim Reaksi Cepat (TRC) karena selama ini dalam merekrut anggota TRC, salah satu Pegawai BPBD disinyalir hanya merekrut orang yang mempunyai kedekatan antara salah satu Anggota Dewan dan Bupati.

"Seharusnya pihak BPBD dalam merekrut anggota TRC secara transparan dan mempekerjakan masyarakat luar yang benar-benar berkompeten dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk membantu masyarakat," ujar Ali Taufan Vinaya.

Pada aksi ini, massa tidak dapat dipertemukan dengan pegawai yang lebih berkompeten dalam bidang kedaruratan dan logistik atau yang mengurusi dalam hal pendistribusian bantuan bencana atau pun Kepala Pelaksana Harian (Kalak) BPBD Kabupaten Bogor.

Setelah lebih kurang selama 2 jam berorasi, para penginjuk rasa diterima oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan bencana, Dede Suherman. Di hadapan para pengunjuk rasa, Dede berjanji akan segera menanggapi dan mempersiapkan semua tuntutan yang diminta oleh masyarakat Bogor yang terkena bencana alam.

"Sebagai bukti keseriusan kinerja, kami bahkan telah membentuk unit-unit tanggap bencana alam di masing-masing desa. Hanya saja, terus terang kami terkendala dengan dana. Karena anggaran yang dikeluarkan untuk satu tahun hanya bisa dipergunakan untuk satu desa saja," ujarnya.

Lebih lanjut Dede mengatakan, sampai saat ini pihak BPBD telah mengerahkan 700 relawan internal untuk tanggap bencana. "Para relawan itu tersebar di 40 kecamatan, dan ini dibantu juga oleh PMI dengan program SIBAT mereka," tegas Dede di hadapan para perwakilan demonstran.

Ketika disinggung terkait rekrutment anggota TRC, yang disinyalir ada kerjasama dengan orang terdekat Bupati dan salah satu anggota dewan, Deden mengatakan bahwa hal itu tidak ada. "Jadi jawabnya normatif saja ya, kalau itu tidak ada," singkatnya. (Ibra/Gandi)