» » » » » » Kades Gunung Putri Diciduk Unit Tipikor Polres Bogor

KAB.BOGOR - Setelah Kepala desa (Kades) Taman Sari, Kecamatan Tamansari dan Kepala Desa Batutulis berserta Kasi Ekbang Kecamatan Nanggung, kini satu kepala desa di Kabupaten Bogor harus berurusan dengan hukum.

Miming Saimin (58), Kades Gunungputri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor diciduk Jajaran Unit Tipikor  Polres Bogor lantaran atas dugaan menerima suap dalam kasus penjualan tanah.

Dalam jumpa pers di Mapolres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (1/2/18), Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky menuturkan, penangkapan Miming berawal dari laporan adanya transaksi penjualan tanah di salah satu rumah makan dikawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang pada Selasa (23/1) lalu.

Atas laporan tersebut, Unit Tipikor Polres Bogor lalu melakukan penyelidikan. Ternyata di rumah makan itu ada Miming dan IJA seorang pembeli tanah. IJA membeli tanah seluas 470 meter persegi senilai Rp 210 juta di daerah Gunung Putri dari pemilik tanah bernama Herman. Kemudian Miming meminta uang Rp 20 juta ke IJA dengan alasan untuk biaya pengurusan berbagai dokumen.

"Ada pertemuan transaksi dengan Saudara Miming, dan telah kedapatan tertangkap tangan telah menerima uang dalam amplop sebesar Rp 20 juta. Selanjutnya Miming berikut barang bukti uang dan satu buah kalkulator dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan pengusutan lebih lanjut atas dugaan penerimaan uang tersebut," papar Kapolres Bogor.

Lanjut Kapolres Bogor, Miming sendiri sebagai kepala desa bertindak sebagai mediator dalam kasus pengurusan jual beli tanah. Semua negosiasi harga dan penentuan biaya surat-surat ditentukan Miming.

"Kades Gunung Putri tidak pernah mempertemukan pihak penjual dengan pembeli, diduga dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang besar dari nilai transaksi jual beli tersebut," ungkap Dicky.

Dalam operasi tangkap tangan ini, polisi mengamankan, barang bukti berupa kalkulator, mobil, dan uang Rp 20 juta, kuitansi, dan 1 unit CPU.

"Pasal yang dipersangkakan Pasal 11 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 250.000.000. Dan Pasal 12 huruf a dengan ancaman hukuman maksimal 20 Tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi," tutup dia. (Red)

About 87 Online News

Terima Kasih Telah Mengunjungi 87 Online News. Untuk Informasi, Publikasi Dan Pemasangan Iklan Silahkan Hubungi 87onlinenews@gmail.com atau Hotline Service Kami di 081280533349
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply