UPDATE

header ads

Satpol PP Kabupaten Karawang Dinilai Lembek Sikapi Toko Modern Tak Berizin

KARAWANGBerdasarkan surat permintaan dengar pendapat DPP Garda RI yang telah dilayangkan pada tanggal 8 Januari 2018 dengan no 042/DPP-GARI/I/2018, terkait permasalahan toko modern Tokma di Kabupaten Karawang yang diduga belum mempunyai IMB, Komisi A DPRD Kabupaten Karawang mengundang beberapa OPD diantaranya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Sekertaris Satpol PP Gunadi, DPMPTSP diwakili oleh Kabid Wasdal Asep Suryana.

Informasi yang dihimpun, toko modern Tokma yang berada di Kabupaten Karawang berjumlah 4 titik ternyata baru 2 tempat yang telah keluar (Surat Penarikan Retribusi) SPR diantaranya yang berada di Kondang Jaya dan Blendung. Sedangkan di Walahar dan di Sarimulya belum ada pengajuan untuk pembuatan IMB.

"Dua tempat, yaitu Kondang Jaya dan Blendung telah terbit SPR nya, tetapi itupun belum ada pembayaran dari PT Panca Tokma Lestari hingga saat ini" kata Kabid Wasdal DPMPTSP Kabupaten Karawang, Asep Suryana disela-sela acara dengar pendapat, Selasa (16/1/18).

Sementara itu, Sekertaris Satpol PP Gunadi mengaku pihaknya bukan tidak berani menindak pengusaha PT Panca Tokma Lestari. Akan tetapi Satpol PP lebih melihat kepada beberapa aspek sosial masyarakat. "Banyak pekerja yang mengeluh, mereka tidak ingin kehilangan pekerjaannya," kilahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Garda RI, Denis FW sangat menyayangkan sikap lembek Satpol PP sebagai Penegak Perda dalam melaksanakan tupoksinya.

"Aspek sosial tersebut seharusnya jangan menjadikan alasan tumpulnya penegakan perda bagi Satpol PP," ujarnya.

Menurutnya, masalah pengangguran atau pekerjaan ada dinas yang menanganinya. Bila ada pengusaha yang melanggar aturan, ya ditindak tegas," tukas Ketua Umum Garda RI Denis FW. (CTR/DN)

Posting Komentar