UPDATE

header ads

Aksi 121217 Ratusan Mahasiswa Boikot Koruptor Di Bumi Tegar Beriman

KAB.BOGOR - Memperingati hari korupsi Internasional, ratusan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Bogor (FMB) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dari Gedung DPD KNPI untuk menggeruduk Gedung Pememerintah Kabupaten Bogor, di Jalan Raya Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (12/12/17).

Dalam aksinya ratusan mahasiswa tersebut berorasi mengingatkan tentang bahaya lanten korupsi kepada dinas-dinas yang ada di Komplek Pemkab Bogor.

"Kami melakukan aksi di momentum hari anti korupsi internasional ini, dengan tujuan mendesak kepada seluruh Pimpinan di Pemkab Bogor untuk mempertanyakan komitmennya dalam membrantas kasus korupsi," kata Erick stiawan selaku Korlap aksi kepada 87onlinenews.com.

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak pimpinan baik Ekskutif, Legslatif dan Yudikatif yang terindikasi terlibat dalam praktek-praktek korupsi. Karena itu, mereka meminta kepada pimpinan tertinggi di Kabupaten Bogor harus berkomitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

"Karena sampai saat ini masih marak praktek-praktek korupsi. Ini merupakan penyakit buruk yang terjadi di Kabupaten Bogor dan ini merupakan bukti kegagalan Bupati Bogor dalam memimpin," ujarnya.

Usai melakukan aksi damai di Gedung Pemkab Bogor, ratusan mahasiswa melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong yang bertepatan berhadap-hadapan dengan Gedung Pemkab Bogor.

Pada kesempatan itu, Ketua umum FMB Sabri maulana menjelaskan, aksi ini juga merupakan bukti bahwa mahasiswa peduli terhadap Kabupaten Bogor, yang tidak menginginkan Bumi Tegar Beriman ini di nodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

"Kami disini mendesak keras kepada Kejari dan Polres Bogor agar segera menyelesaikan kasus-kasus yang mandek. Banyak instansi-instansi yang terindikasi korupsi seperti Pembangunan RSUD Leuwiliang, Pembangunan Kantor Kecamatan Sukajaya, Stadion Pakansari, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pembangunan infrastruktur jalan dan Penyimpangan Dana Desa," paparnya.

Ironisnya, lanjut Dia, trias politika yaitu Exsekutif, Legislatif dan Yudikatif tidak serius menangani kasus korupsi ini. "Tegakan supremasi hukum seadil-adilnya, jangan sampai hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah dan jangan sampai hukum sosial yang menjerat," tandas Sabri Maulana. (IB)

Posting Komentar