Breaking News

Somasi III Korban Jalan Berlubang Di Kabupaten Bogor Tak Dilirik Bupati



KAB.BOGOR - Kecelakaan yang menimpa Samsul Arifin, salah satu mahasiswa tingkat akhir di Universitas Juanda beberapa waktu lalu mengurai cerita yang miris.

Selama 14 hari Syamsul terkapar di Rumah Sakit dengan gusi dan rahang yang retak serta kulit robek akibat jalan berlubang dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak sigap pada kondisi jalan yang rusak parah, sehingga menjadi penilaian yang amat buruk bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melindungi masyarakatnya sebagai pengguna jalan. Demikian hal tersebut dikatakan Tim Kuasa Hukum Samsul Arifin, R. Anggi Triana Ismail, S.H.

Menurut Anggi, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jelas menyatakan secara eksplisit, bahwa : "Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya".

Akan tetapi, lanjut Anggi, lagi-lagi pemerintah Kabupaten Bogor tidak sigap dan bergegas memperbaiki kinerjanya selaku pelayan publik yang di amanahkan oleh konstitusi.

"Dengan dilayangkan surat somasi III melalui kuasa hukum Samsul Arifin (korban kecalakaan berat), telah membuktikan bahwa Bupati Bogor, Nurhayanti sudah tidak lagi perduli kepada masyarakatnya yang terkena musibah diakibatkan kelalaiannya dalam mengemban tugas amanahnya serta tidak hormat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud diatas," katanya.

Dikatakan Gie (sapaan akrabnya), dari sudut pandang hukum pidana lainnya, seharusnya pihak Kepolisian Resor (Polres) Bogor dalam hal ini bagian Satuan Lalu Lintas harus bersikap tegas pada penyelenggara jalan, dalam hal ini Bupati Bogor Up. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang mana secara de jure jelas-jelas telah terpampang sesuai Pasal 27 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009, menyatakan : "Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Denda sebesar Rp.24.000.000"

Tanpa harus adanya aduan katanya, seharusnya pihak Satlantas Polres Bogor, harus mulai menyelidiki perkara hukum ini secara profesional dan tegas berdasarkan hukum.

"Kami senantiasa akan menuntut keadilan sejati untuk bisa dirasakan oleh Klien kami yang nyata-nyata telah terzolimi oleh sikap yang mengkhawatirkan oleh penguasa Kebupaten Bogor, yang tidak mencerminkan sebagai suri tauladan yang baik dalam menghormati supremasi hukum dinegeri yang konon negara hukum (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945," pungkasnya. (Red)