Breaking News

Pakar Komunikasi: Kades Marah Ke Pengkritik Soal DD Sama Dengan Intimidasi

BOGOR - Menyikapi adanya dugaan intimidasi terhadap aktivis Presidium Pemekaran Kabupaten Bogor Timur yang mengungkap sejumlah kejanggalan penggunaan dana desa (DD) oleh oknum salah satu Kepala Desa di Cileungsi Kabupaten Bogor, Pengamat Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Nasional, Universitas Pelita Harapan, DR. Emrus Sihombing mengatakan bahwa yang pasti walau hanya marah, itu bisa dikatakan intimidasi dan tidak boleh dilakukan di Negera Indonesia yang berlandaskan hukum.

"Meski dengan alasan peristiwa apapun hal itu tidak boleh dilakukan. Karena menurut saya tindakan seperti itu merupakan sebuah tindakan arogan, sebab pejabat publik jika di kritik oleh sejumlah kalangan harus menerimanya. Kalaupun ada sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan fakta, tentunya ada saluran yang terbaik yakni melalui lembaga hukum. Bukan berarti harus memakai gaya premanisme untuk menekan seseorang agar tidak mengkritiknya," tutur dosen pasca sarjana ini kepada wartawan, Jumat (3/11/2017).

Selain itu, kata dia, jika ada tokoh maupun masyarakat memberikan pandangan tentang dugaan adanya penyalahgunaan dana desa, justru itu merupakan sesuatu hal yang bagus dan produktif. Sehingga menjadi energi untuk memperbaikinya bagi pihak yang di kritik.

"Kalau memang penggunaan dana desa itu lurus, jujur dan transparan, sepedas apapun kritik yang dilontarkan, tentunya tidak perlu takut. Justru kemungkinan di posisi pada orang yang melakukan pelanggaran hukum akan mengalami ketakutan. Maka, tidak menutup kemungkinan akan melakukan suatu perlawanan yang disebut intimidasi," tandas Emrus.

Menurut dia, dari sudut komunikasi, seseorang yang membentengi diri dan melakukan perlawanan dalam bentuk intimidasi, disinyalir ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu semakin menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.

"Secara aspek komunikasi justru yang benar adalah yang mengkritik itu. Dengan semakin melakukan perlawanan justru menjadikan tantangan bagi teman-teman pers untuk melakukan investigasi lebih mendalam kepada para pihak yang melakukan intimidasi," ungkap Emrus.

Untuk itu, dia menyarankan kepada pihak yang merasa terintimidasi oleh sejumlah Kepala Desa agar melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan kepada Kepolisian disertai dengan bukti-bukti yang kuat. "Karena persoalan intimidasi tidak bisa disepelekan, dan itu bisa mengancam nyawa seseorang," tegas Emrus.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta aparat penegak hukum menangkap kepala desa (kades) yang menyelewengkan dana desa. Hal itu untuk nenurut Menteri Eko adalah untuk memberikan efek jera.

"Kalau ada penyelewengan dan korupsi, ya tidak ada pilihan harus ditangkap karena korupsi adalah musuh kita bersama," kata Eko, di Jakarta, Jumat (20/10) beberapa waktu lalu.

Eko menjelaskan, sudah memperkuat Satgas Dana Desa yang diketuai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto, dengan anggota inspektur berbagai kementerian dan Direktur Pencegahan KPK.

Eko menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan dana desa lebih dari 120 triliun rupiah. "Pada tahun ini, setiap desa mendapatkan rata-rata sebesar 800 juta rupiah," imbuhnya.

Sementara itu dalam siaran resminya, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, pernah menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan penyaluran dana desa tersebut, unsur Polri yang dilibatkan adalah bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas), kepala kepolisian sektor (kapolsek) hingga kepala kepolisian resor (kapolres). (Yudhi)