UPDATE

header ads

IndustriALL Indonesia Council "Tidak Boleh Ada Perbedaan Antara Pekerja Laki-Laki Dan Perempuan"

BOGOR - Dalam rangka memberikan pemahaman kesetaraan gender terhadap pekerja laki-laki dan perempuan, IndustriaALL Indonesia Council menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang mengusung tema "Bekerja Dalam Kesetaraan".

Pelatihan yang di ikuti oleh 50 orang perwakilan dari 11 Federasi ini berlangsung selama 2 hari sejak 22 hingga 23 Nopember 2017, bertempat di salah satu hotel di kawasan Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Menurut Ketua IndustriALL Indonesia Council, Iwan Kusmawan mengatakan, yang paling di titik beratkan pada Pelatihan Bekerja Dalam Kesetaraan ini bahwa ada satu kesetaraan didalam perspektif dalam pemikiran supaya ada satu hak yakni, antara laki-laki dan perempuan dari sisi ketenaga kerjaan itu tidak boleh ada perbedaan.

Persamaan hak antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan itu tidak boleh di bedakan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah jelas menyebutkan bahwa tidak Boleh ada perbedaan hak diantara pekerja laki-laki dan perempuan," kata Iwan Kusmawan saat ditemui disela-sela kegiatan, Rabu (22/11/17). 

Dia mencontohkan, perbedaan tersebut diantaranya terkait dengan masalah upah, hak cuti, kesejahteraan dan jaminan kesehatan. "Jadi, hari ini IndustriALL menyelenggarakan pelatihan ini dalam konteks untuk memperjelas dan mempertegas dimana ada satu kesamaaan antara hak laki-laki dan perempuan, itu yang sangat mendasar dari pelatihan ini," ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Ia berharap dapat memberikan pemahaman dan menjadi satu pemikiran bersama. "Baik laki-laki mau pun perempuan dari perspektif gender ini harus ada kesamaan hak, jadi itu fokus utama kita sebetulnya," jelasnya.

Dikatakan pria yang juga Ketua Umun Serikat Pekerja Nasional (SPN), karena ini hanya 50 orang peserta perwakilan dari 11 federasi yang hadir dan tergabung di dalam IndustriALL Indonesia Council. "Maka dari 50 ini, kita harapkan akan memberikan gambaran-gambaran serta memberikan pemahaman-pamahaman dan warna kepada 50 perserta lainnya di masing-masing Federasi," tuturnya.

Adapun dari 11 Federasi antara lain dari Afiliansi Industri Oli To adalah Cembo yaitu dari Sektor pertambangan, niaga dan gas bumi, ada juga Sektor KEP, Sektor SPMI Metal, Sektor Kikes, Sektor Parkes, Sektor Domenik, Sektor Semen, Sektor kertas atau SP2KI, ada Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan EPE. 

"Dari 11 Ini, menggabungkan didalam sebuah afiliansi yang dinamakan IndustriALL dan di Indonesia sebagai kepanjangan dari IndustriALL Pusat di Jenewa, namanya IndustriALL Indonnesia Council, kebetulan saya ketua dari pada IndustriALL Indonesia Council," imbuhnya.

Sementara, menjawab pertanyaan prihal yang sudah di lakukan oleh IndustriALL Indonesia Council sebelum dilakukan Kegiatan ini, Iwan Kusmawan menjelaskan bahwa Program dari IndustriALL sendiri banyak diantaranya yaitu terkait dengan Program Komite Perempuan, Program PKB, Program Survey dan riset, Rekaryas Work (Pekerja Kontrak atau rentan dan lain sebagainya.

"Kita juga melakukan survey terhadap semua anggota afiliansi IndustriALL dengan menggunakan  metode 500 responden terhadap Pelaksanaan cuti haid dan cuti hamil, bahkan dari hasil survey itu ada 10 anggota IndustriALL yang telah mencatatkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terutama terkait dengan cuti haid dan cuti melahirkan itu sudah menyepakati 14 Minggu, jadi bukan lagi 3 bulan melainkan 14 Minggu atau 3,5 bulan, itu sudah ada sekarang," rincinya.

Nah, contoh-contoh seperti ini ucapnya, patut dan akan terus di kembangkan kepada seluruh anggota dari pada Afiliansi IndustriALL. "Bukan hanya saja di skup perusahaan, tetapi seluruh federasi yang ada di dalam IndustriALL ini," ungkapnya.

Namun jika ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut kata Kusmawan, yang sering dilakukan oleh teman-teman sesuai dengan Federasi masing-masing, mereka selalu melakukan sosialisasi di awal, mereka coba melakukan pendekatan. 

"Terkait dengan cuti melahirkan yang sekarang 3 bulan ini setelah mendapatkan penjelasan dari berbagai hal, itu menurut saya belum cukup. Di luar negeri saja suami dapat cuti ketika istri melahirkan, di kita kan belum. Tetapi, kita akan mencoba melalui cuti 14 minggu ini terus sosialisasi," terangnya. 

Kepada perusahaan kata Dia, memang sanksi sampai hari ini tidak ada ketika tidak menerapkan cuti 14 minggu karena norma yang di bangun melalui UU nomor 13 tahun 2003 itu baru 3 bulan. 

"Kita ingin meningkatkan melalui program yang di sediakan oleh IndustriALL. Tetapi kalau kita berkaca kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan bahkan sudah di launching, mereka menyampaikan bahwa cuti melahirkan itu harus 6 bulan selama ASI esklusif di berikan kepada bayinya. Tapi kalaupun 6 bulan itu di sepakati oleh pemerintah secara langsung kita senang aja, sebagai Pengurus Serikat Pekerja yang dalam hal ini adalah pekerja-pekerja perempuan, kita juga sebagai suaminya senang aja," ucapnya.

Karena lanjutnya, perawatan Kepada ibu yang habis melahirkan semakin lama, malah anak yang di lahirkan perawatannya semakin lama dan kondisi fisiknya akan semakin terlihat jelas dimana kondisi fisik ibu yang melahirkan dengan kondisi fisik anak yang dilahirkan akan semakin terawat. 

"Dari segi kesehatan akan semakin banyak dilakukan kroscek tentang kesehatan ibu dan anaknya, dari sisi pemberian ASI akan semakin terawat dan ada siklus dimana, kapan anak ini menyusui dan untuk di susui oleh ibunya," ujarnya.

Jadi lanjutnya, kondisi-kondisi ini memang terus dilakukan oleh industriALL melalui kegiatan-kegiatan atau program-program yang diberikan Kepada 11 Federasi afiliansi. 

"Terkait hal ini sambutan dari pengusaha sebagai pilot project awal cukup baik dari 10 perusahaan Ini. Tinggal yang di luar 10 perusahaan ini terus dilakukan sosialisasi. Karena kita juga mendapatkan suport bukan hanya saja secara internal organisasi, tetapi ternyata Pemberdayaan Perempuan melalui Kementrian itu justru malah launching 6 bulan yang artinya ini gayung bersambut," ungkapnya.

Dikatakan Kusmawan, bahwa pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Komisi 9 DPR RI di dalam event-event tertentu saat audiensi dan mereka melakukan survey. 

"Karena bagaimana pun juga ini menjadi kepentingan bukan hanya kepentingan perusahaan, tetapi menjadi kepentingan pekerja secara langsung beserta keluarganya dan bisa dikatakan sebagai invenstasi Bangsa dan perusahaan juga," tutupnya.
Reporter: Sumburi/Ibra.

Posting Komentar