Mendes PDTT : Tangkap Kades Penyeleweng Dana Desa -->

Adsense




Mendes PDTT : Tangkap Kades Penyeleweng Dana Desa

87 Online News
Sabtu, 21 Oktober 2017

JAKARTA - Untuk memberikan efek jera, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta aparat penegak hukum menangkap kepala desa (kades) yang menyelewengkan dana desa.

"Kalau ada penyelewengan dan korupsi, ya tidak ada pilihan harus ditangkap karena korupsi adalah musuh kita bersama," kata Eko, di Jakarta, Jumat (20/10).

Mendes PDTT mengemukakan hal itu seusai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa yang dilakukan Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kemendes PDTT.

Eko menjelaskan, sudah memperkuat Satgas Dana Desa yang diketuai mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto, dengan anggota inspektur berbagai kementerian dan Direktur Pencegahan KPK.

"Kami juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi di berbagai daerah. Satgas Dana desa juga saya minta tidak reaktif lagi," jelasnya.

Namun, Mendes PDTT juga meminta agar Satgas Dana Desa proaktif melakukan random audit di berbagai desa, ada atau tidak ada laporan dan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BPK, sehingga bisa menimbulkan efek pencegahan yang lebih efektif.

Eko menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan dana desa lebih dari 120 triliun rupiah. "Pada tahun ini, setiap desa mendapatkan rata-rata sebesar 800 juta rupiah," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, mengatakan dalam melakukan pengawasan penyaluran dana desa tersebut, unsur Polri yang dilibatkan adalah bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas), kepala kepolisian sektor (kapolsek) hingga kepala kepolisian resor (kapolres).

"Pendekatan utamanya adalah melibatkan para babinkamtibmas, kapolsek, kapolres sebagai upaya pencegahan, pengawasan dana desa," kata Tito.

Menurutnya, Polri menemukan sekitar 214 kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan anggaran hingga 46 miliar rupiah dari 2012 hingga 2017. (Dadang)