Breaking News

Korban Kecelakaan Gandeng 10 pengacara Siap Tuntut Dinas PUPR Kabupaten Bogor

BOGOR - Kecelakaan yang dialami oleh Samsul Arifin salah seorang Aktivis Mahasiswa dari PMII Komisariat Juanda, telah menyisakan persoalan serius dan tidak serta merta teguran alam, melainkan dari dimensi lain yakni keduniawian ada kesalahan yang berdasarkan pada kelalaian pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Bina Marga Kabupaten Bogor.

Hal tersebut dikatakan R. Anggi Triana Ismail, S.H. Direktur Eksekutif Sembilan Bintang & Partner's Law Office melalui release yang disampaikan kepada redaksi, Rabu (25/10).

Pria yang akrab di sapa Gie mengatakan, ini akibat dari ketidak responannya kedua dinas tersebut dan, Samsul Arifin salah satu tumbal sosial selaku pengguna jalan yang rajin bayar pajak serta retribusi.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyebutkan : Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.  

"Melihat daripada isi Pasal terebut, seyogyanya penyelenggara negara dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus jauh lebih respect dan peka terhadap kondisi jalan, sebelum adanya korban. Bukan malah ada korban dulu, baru peka," ujarnya.

Gie menambahkan, hal tersebut merupakan tindakan yang diduga keras telah terjadi kelalalian bahkan penabrakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangn (PUPR) Kabupaten Bogor.

"Kami akan melakukan tindakan serius jika Dinas PUPR Kabupaten Bogor tidak menyikapi persitiwa hukum yang dialami Klien kami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/SBLF/SKK.Pdt/X/2017 tertanggal  24 Oktober 2017, dengan melakukan pertanggung jawaban ganti kerugian terhadap Klien kami. Keadilan harus dituntut, sepanjang pelanggar tidak pernah menghormati supremasi hukum," tukasnya. (Sum/Ib)