DPP PPP Tetapkan Kubu Djan Faridz Sebagai Kubu Yang Sah -->

Adsense




DPP PPP Tetapkan Kubu Djan Faridz Sebagai Kubu Yang Sah

87 Online News
Rabu, 27 September 2017

BEKASI - Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) RI telah memperkuat legalitas kepengurusan PPP Kubu Djan Faridz, serta memperkuat eksistensi putusan yang dibuat Mahkamah Partai DPP PPP.

Hal itu dikarenakan, putusan di tingkat peninjauan kembali (PK) 79/2017 tersebut menyerahkan penyelesaian dualisme kepengurusan PPP pada Mahkamah Partai DPP PPP, selaku lembaga penyelesaian internal PPP.

Dijelaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PPP, Dr. Triana Dewi Seroja, usai kegiatan deklarasi dukungan DPC PPP Kota Bekasi terhadap calon wali kota di RM.Wulan Sari, bahwa katanya MA dalam putusan PK tersebut telah menyerahkan perselisihan internal PPP kepada Mahkamah Partai DPP PPP, Selasa (26/9/2017).

"Adapun Mahkamah Partai DPP PPP telah mengeluarkan putusan yang menyatakan dualisme kepengurusan akan diselesaikan melalui muktamar dengan mekanisme yang ditentukan," ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, hanya Muktamar Jakarta tahun 2014 yang diselenggarakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Partai 49. Muktamar itu juga sesuai dengan AD/ART PPP dan juga Keputusan Majelis Syariah.

Menurut Triana, kepengurusan PPP Romahurmuzy justru bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai, AD/ART PPP, dan juga tidak berdasarkan Keputusan Majelis Syariah. Sehingga kepengurusan PPP Muktamar Surabaya Romahurmuzy dibatalkan oleh putusan kasasi MA nomor 504.

"Sedangkan Muktamar Jakarta yang dilakukan sesuai aturan-aturan tersebut melahirkan kepengurusan di bawah Djan Faridz. Artinya, hanya DPP PPP di bawah Djan Faridz yang sah," jelasnya.

Triana juga menambahkan, putusan PT TUN itu masih dalam upaya hukum kasasi, sehingga belum berkekuatan hukum tetap. (Yud/Zp)