SDN Cileungsi 06 Pungut Sumbangan PPDB Berdalih Untuk Pembelian Meja Dan Kursi Siswa -->

Adsense




SDN Cileungsi 06 Pungut Sumbangan PPDB Berdalih Untuk Pembelian Meja Dan Kursi Siswa

87 Online News
Kamis, 31 Agustus 2017

CILEUNGSI - Meski pun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran perihal larangan pungutan dana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah di edarkan secara menyeluruh. Namun, Permendikbud nomor 17 Tahun 2017 itu tidak berlaku bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri Cileungsi 06, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pasalnya, Kepala Sekolah masih memungut biaya sebesar Rp 145.000 rupiah kepada wali siswa baru dengan dalih sumbangan untuk pembelian meja dan kursi siswa (mebeulair) serta pembangunan toilet.

Seperti diungkapkan oleh salah satu orang tua siswa yang meminta tidak disebutkan identitasnya kepada wartawan. "Iya, masih ada pungutan saat siswa baru kemaren. Katanya untuk beli meja dan kursi serta toilet, saya kira sudah gratis dengan adanya dana BOS, nyatanya cuma spanduk doang," ungkapnya.

Saat di konfirmasi, Kepala SD Negeri Cileungsi 06, Ashabul Kahfi mengatakan, hal tersebut sudah dimusyawarahkan melalui komite, dan komite yang mengkoordinir. "Kalau komite yang ngambil ya sah-sah aja sekalipun itu berbenturan dengan aturan,"ujar kepala SDN Cileungsi 06 yang akrab disapa Haji Aas kepada Wira Desa, Rabu (29/8/17).

Bukan hanya pungutan PPDB, bahkan Kepala Sekolah juga diduga melakukan penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Padahal, jelas sudah di buat aturan sejak tahun 2007 tentang pelarangan sekolah menjual LKS.

Saat dikonfirmasi Kasubag TU UPTD Pendidikan Kecamatan Cileungsi, Nacep mengaku pihaknya telah membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah tentang larangan pungutan PPDB dan penjualan LKS.

"Kami dari pihak UPTD sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah, bahwa tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan adanya pungutan PPDB, apalagi penjualan LKS di sekolah sudah tidak di perbolehkan sejak lama. Apapun namanya, itu tetap melanggar aturan dan harus di tindak,"tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada PLT UPTD. "Saya akan sampaika kepada PLT KA UPTD Pak Yanto, karena posisi Kepala UPT saat ini kosong jadi saya tidak bisa mengambil keputusan,"tandas Nacep.

Untuk diketahui, di sekolah tersebut jelas terpampang spanduk yang bertuliskan "Sekolah Gratis" yang turut serta foto Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dengan adanya kejadian ini, masyarakat meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk memberikan sanksi atau teguran kepada Kepala Sekolah yang masih "NAKAL".
(NAY)