Breaking News

Data RTM Dari Pemerintah Tidak Akurat, Jadi Kesenjangan Bagi Masyarakat Desa Batu Layang

CISARUA - Tidak akuratnya data Rumah Tangga Miskin (RTM) menimbulkan kesenjangan masyarakat dan menjadi persoalan besar bagi Pemerintah Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Batulayang, H.Iwan Setiawan, akibat hal tersebut dirinya sering mendapat protes dari masyarakatnya. Karena hal ini berhubungan dengan program yang di gelontorkan oleh pemerintah seperti BPJS, KIS dan KIP.

"Saya tidak mengerti data dari mana yang menjadi acuan penerima manfaat BPJS, KIS maupun KIP karena tidak sesuai dengan data yang di peroleh dari RT, RW maupun yang dimiliki Desa. Akibat masalah ini, saya sering mendapat protes dari warga. Pasalnya yang mendapat BPJS non PBI banyak warga yang bisa dikatakan mampu, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan, (tidak tepat sasaran, red)," ungkap Iwan Setiawan saat ditemui Wira Desa di Kantornya, Selasa (15/8/17).

Selain itu, hal yang sama juga dirasakan oleh warga penerima manfaat program KIP dari pemerintah. Banyak warga yang mendapatkan kartu KIP tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan yang sudah menikah masih ada yang mendapatkan kartu KIP, sementara yang benar-benar membutuhkan dan masih sekolah tidak mendapatkannya.

"Saya tidak mengerti data tahun berapa yang mereka gunakan, karena perubahan data warga tidak di ketahui. Misal awalnya warga yang di anggap RTM tetapi strata kehidupan meningkat dan bahkan punya mobil, begitupun masalah KIP yang awalnya masih sekolah sudah tamat dan menikah masih ada yang mendapatkan KIP. Inikan Mubazir,"kata H. iwan.

Dia juga menyayangkan adanya perubahan data RTM di Desa Batulayang yang semula sekitar 253 RTM dari jumlah penduduk sekitar 10. 000 jiwa, namun tiba-tiba berubah menjadi 159 RTM.

"Ini juga tiba-tiba bisa berubah dengan dikatakan menurun tanpa ada verifikasi, banyak penerima manfaat di coret. Kita dari pemerintah desa sangat senang jika di katakan data RTM berkurang yang berarti starata kehidupan masyarakat Desa Batulayang meningkat, namun yang menjadi masalah adalah yang di coret itu warga yang masih membutuhkan atau warga yang kurang mampu,"katanya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk melakukan verifikasi ulang agar data sesuai dengan catatan yang ada didesa.

"Masyarakat kan taunya desa melalui RT dan RW yang mendata, jadi dengan adanya permasalahan ini mereka mengadu ke desa. Desa yang selalu menjadi sasaran masyarakat,"ujarnya.

Ketika disinggung tentang beberapa kandidat yang mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Bogor pada Pilkada 2018 mendatang, dirinya menginginkan pemimpin yang benar-benar pro kepada masyarakat khususnya dibidang kesejahteraan dan kesehatan.

"Karena, pelayanan kesehatan saat ini dirasa masih kurang maksimal. Terutama bagi masyarakat pengguna kartu BPJS," tutupnya. (IB)