Breaking News

Ruhyat Saujana : Mengapa Guru Honorer Harus Lakukan Aksi????

CIBINONG - Berbagai kerawanan keberpihakan pemerintah terhadap nasib guru, khususnya guru honorer telah memberikan efek yang menyebabkan mereka untuk turun ke jalan. Hal ini tentu disebabkan dari sebuah arus ketika jalan negosiasi mengalami jalan buntu. Jika sesorang merasa terancam eksistensinya maka mereka akan melakukan perlawanan.

Fenomena guru mogok tidak hanya terjadi di Indonesi, bahkan diluar negeri pun banyak kasus yang membuat para guru harus turun kejalan. Seperti kejadian di Chicago dan Mexico, kejadian ini mengindikasikan betapa aksi turun kejalan adalah merupakan sarana efektif membangunkan pemerintah untuk menyamakan persepsi.

Hal itu diungkapkan, koordinator Guru Honorer (PGH) Ruhyat Saujana, melalui rilis yang disampaikan kepada redaksi beberapa waktu lalu. Pada awal bulan September di Mexico sendiri sampai terjadi bentrok antara guru dengan pihak kemanan. Protes mengalir di seluruh Mexico setelah Presiden Enrique Pena Nieto mengajukan Rancangan Undang-Undang reformasi pendidikan. Dalam RUU akan diatur sejumlah paket reformasi, misalnya rencana penerapan tes kecakapan kepada para guru yang memperjuangkan nasib.

"Sejarah tentang perjuangan guru bukan hanya masalah menuntut hak saja. Sebuah simbol kerja keras sudah diperlihatkan oleh para guru bangsa untuk membuka kran kebebasan anak bangsa guna mendapatkan pendidikan," ujarnya.

Dikatakannya, Ki Hajar Dewantoro dan Kyai H. Ahmad Dahlan menjadi bagian terpenting sebuah bangunan peradaban perjuangan guru, persoalan sekarang ini guru honorer hanya menjadi "Ban Serep" bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah. "Keberadaanya selama ini tidak diakui secara pasti dalam rangka memberi kesejahteraan yang pantas bagi mereka," ungkap Ruhyat.

Menurutnya, dikotomi guru PNS dan honorer menjadi jurang pemisah yang teramat dalam, padahal guru honorer sebenarnya telah menjadi bagian penggerak penting bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Sikapnya selama ini di nina bobokan dengan istilah "Nerimo Ing Pandhum". Kata-kata ini telah mengalami sebuah ranah untuk mengabaikan berbagai hak yang seharusnya mereka peroleh.

"Para guru juga butuh hidup layak dan menginginkan kecukupan secara material. Apalagi sekarang ini dengan adanya tunjangan sertifikasi bagi guru honorer serentak di berbagai tempat. Paling tidak ini menjadi sebuah terkabulnya segala perjuangan dan do'a. Banyak sekali para guru telah lama mengabdi tetapi mereka tidak dinilai secara baik dan cenderung dilupakan," tegasnya.

Lebih lanjut Ruhyat memaparkan, jika perusahaan atau pabrik saja mampu menggaji para buruh sesuai standar upah minimum, bagaimana dengan nasib guru yang hanya berpenghasilan dibawah lima ratus ribu rupiah setiap bulannya?.

"Bagi sekolah swasta yang besar mungkin tidak ada masalah, tetapi sekolah kecil dan dipelosok kampung menjadi sebuah tanda tanya besar. Maka dari itu, bisa jadi aksi turun ke jalan adalah sebuah pilihan untuk membuka kran dialog yang selalu mampet dan bukan menjadi hal yang tabu," urainya.

Baginya, guru apa pun statusnya adalah penggerak terpenting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita besar yang dituangkan oleh para pendiri bangsa telah menjadi langkah dari sebuah kerja keras dari profesi guru.

"Sudah saatnya guru khususnya yang berstatus honorer diberi sebuah penghargaan yang pantas sesuai dengan kerja kerasnya selama ini. Keikhlasan adalah sumber dari sebuah ketekunan seseorang bekerja, tetapi tidak memberikan sesuatu sebagai haknya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak manusiawi," tandasnya. (Red)